Jakarta, Sinata.id – Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J Rumambi, menyambut pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bersifat wajib bagi keluarga mampu maupun anak-anak dari kalangan ekonomi atas.
Menurut Matindas, pernyataan Presiden harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi tata kelola program bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
“Pernyataan Presiden merupakan sinyal kuat agar tata kelola program ini diperbaiki. Jangan sampai anggaran besar justru dinikmati masyarakat yang secara ekonomi sudah mandiri,” ujar Matindas dalam keterangan tertulis, Minggu (10/5/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar penerima manfaat program benar-benar berasal dari keluarga prasejahtera yang membutuhkan tambahan asupan gizi.
Menurutnya, sistem penyaringan penerima manfaat harus diperketat untuk menghindari salah sasaran dalam penyaluran program MBG.
“DTKS harus terus diperbarui sehingga bantuan benar-benar diterima anak-anak yang membutuhkan,” katanya.
Selain itu, Matindas juga meminta pemerintah membangun sistem distribusi yang transparan guna mencegah potensi penyimpangan dalam penyaluran bahan pangan maupun makanan siap konsumsi.
Ia menilai kejelasan target penerima akan membantu meminimalisasi kebocoran anggaran dalam pelaksanaan program tersebut.
Matindas juga menyebut pernyataan Presiden sebagai bentuk edukasi sosial kepada masyarakat mampu agar memberikan kesempatan kepada kelompok yang lebih membutuhkan untuk memperoleh manfaat program.
“Keluarga yang mampu diharapkan secara sadar memberikan kuotanya kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Ini bagian dari budaya kejujuran dan kepedulian sosial,” ujarnya.
Legislator asal Sulawesi Tengah itu menegaskan Komisi VIII DPR RI akan melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi program MBG.
Ia berharap program tersebut tidak hanya menjadi kegiatan pembagian makanan, tetapi juga mampu memperbaiki manajemen logistik pangan nasional sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan pencegahan stunting.
“Kami akan memastikan arahan Presiden diterjemahkan pemerintah ke dalam petunjuk teknis yang jelas dan kredibel,” katanya. (A18)
Sumber: Parelementaria
Jadilah yang pertama berkomentar di sini