Jakarta, Sinata.id – Transformasi kelembagaan perguruan tinggi dinilai menjadi langkah penting di tengah disrupsi global dan ketidakpastian yang semakin meningkat.
Peralihan status dari Badan Layanan Umum (BLU) ke Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) disebut sebagai strategi krusial untuk memperkuat daya saing dan integritas pendidikan tinggi di Indonesia.
Ketua Mubarok Institute, Fadhil As Mubarok, menegaskan bahwa kampus tidak lagi bisa berfungsi sekadar sebagai menara gading. Perguruan tinggi harus bertransformasi menjadi institusi yang mandiri, baik dalam tata kelola maupun pembiayaan.
Menurutnya, status PTN-BH memberi ruang otonomi luas bagi kampus untuk merespons tantangan zaman, mulai dari perkembangan kecerdasan buatan hingga persoalan moral. Dengan otonomi tersebut, kampus dituntut menghadirkan kurikulum yang adaptif serta sistem pengelolaan yang transparan.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan kemandirian finansial melalui optimalisasi unit usaha kampus tanpa membebani mahasiswa. Dua langkah utama yang disorot yakni hilirisasi riset menjadi produk bernilai ekonomi serta pembangunan kemitraan strategis dengan sektor industri dan investor.
“Pengembangan bisnis di lingkungan kampus bukan bentuk komersialisasi, melainkan upaya menjaga keberlanjutan dan kualitas pendidikan,” ujarnya.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa transformasi kelembagaan harus tetap berlandaskan Tridarma Perguruan Tinggi. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat perlu diarahkan untuk menjawab persoalan nyata, termasuk krisis sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Universitas Islam Negeri KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, Sulkhan Chakim. Ia menilai status PTN-BH menjadi instrumen penting dalam mendorong perguruan tinggi mencapai standar internasional.
Menurutnya, otonomi dalam PTN-BH memungkinkan kampus bergerak lebih cepat, mulai dari merekrut talenta global, membuka program studi yang relevan dengan kebutuhan industri, hingga mengelola aset secara produktif.
Ia juga menyoroti fleksibilitas finansial sebagai keunggulan utama PTN-BH. Dengan pengelolaan dana yang lebih mandiri, kampus dapat meningkatkan efisiensi operasional serta mempercepat investasi pada riset, fasilitas, dan kesejahteraan dosen.
Meski demikian, Sulkhan menekankan pentingnya menjaga fungsi sosial pendidikan. Kemandirian finansial, kata dia, harus dibarengi dengan kebijakan afirmatif agar akses pendidikan tetap terbuka bagi masyarakat kurang mampu melalui skema subsidi silang.
“PTN-BH justru harus memperkuat inklusivitas, bukan sebaliknya,” tegasnya. (A18)
Sumber: Situs Kemenag
Jadilah yang pertama berkomentar di sini