Jakarta, Sinata.id – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa persoalan perempuan tidak lagi dapat dipandang sebagai isu kelompok tertentu, melainkan berkaitan langsung dengan arah peradaban bangsa.
Hal itu disampaikan Lestari saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik Indonesian Women Artist (IWA) #4: On The Map bertema “Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan: Perspektif Kebijakan, Seni dan Gerakan Sosial” di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Sabtu (9/5/2026).
Menurut Lestari, isu perempuan, seni, kuasa, dan perlindungan berkaitan dengan ruang menentukan makna, narasi, dan arah masa depan bangsa.
“Sejarah menunjukkan perempuan hadir dalam berbagai gerakan budaya dan seni, tetapi belum sepenuhnya diberi ruang menentukan arah,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Politisi yang akrab disapa Rerie itu menyebut seni memiliki peran dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap perempuan, relasi kuasa, dan nilai kemanusiaan.
Ia menilai perempuan di dunia seni tidak seharusnya hanya menjadi objek representasi, melainkan juga berperan sebagai pencipta makna dan penyampai realitas sosial.
“Pertarungan perempuan hari ini bukan sekadar soal keterwakilan, tetapi juga ruang makna dan ruang kuasa,” katanya.
Dalam forum tersebut, Lestari juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi perempuan Indonesia, mulai dari rendahnya partisipasi kerja, dominasi di sektor informal, hingga keterwakilan dalam pengambilan keputusan politik.
Menurutnya, perempuan masih menghadapi hambatan struktural dan budaya patriarki yang memengaruhi akses terhadap berbagai ruang publik.
Selain itu, ia juga menyinggung meningkatnya kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan berbasis digital seperti doxing, pelecehan daring, hingga eksploitasi tubuh perempuan di ruang digital.
“Perlindungan perempuan tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi juga membutuhkan sistem yang adil dan aman,” ujarnya.
Lestari menambahkan, pemberdayaan perempuan perlu diwujudkan melalui akses terhadap pendidikan, ekonomi, teknologi, kepemimpinan, dan perlindungan yang dapat dirasakan secara nyata.
Ia menegaskan, keterlibatan perempuan dalam ruang publik dan pengambilan keputusan menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa.
“Tidak ada bangsa yang bisa maju jika perempuan terus dipinggirkan dari ruang makna dan ruang kuasa,” tutupnya. (A18)
Sumber: Parlementaria
Jadilah yang pertama berkomentar di sini