Washington D.C., Sinata.id — Indonesia resmi ditetapkan sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF) dalam misi stabilisasi di Jalur Gaza, Palestina — sebuah posisi strategis yang dipandang sebagai penghormatan terhadap peran diplomasi dan militer Indonesia di kancah internasional. Keputusan ini diumumkan pada pertemuan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) di Washington D.C., Jumat (20/2), yang dipimpin oleh Pemerintah Amerika Serikat.
Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa posisi Wakil Komandan Operasi ini bukan sekadar simbol, melainkan pengakuan terhadap reputasi dan kontribusi Indonesia dalam misi penjagaan perdamaian dunia — khususnya karena Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah pasukan terbesar yang bersedia dikerahkan ke Gaza.
“Penempatan Indonesia sebagai Wakil Panglima ISF mencerminkan kepercayaan komunitas internasional terhadap profesionalisme TNI dan peran diplomasi kita,” kata Sugiono dalam sesi keterangan pers di Washington, Sabtu (21/2/2026) malam waktu setempat.
Baca Juga: Ancaman Militer AS ke Iran Menguat, Dunia Waspada Eskalasi Konflik
Track Record Indonesia
Menurut Sugiono, ISF dipimpin oleh seorang Panglima dari Amerika Serikat, dibantu tiga Wakil Panglima, salah satunya di bidang Operasi yang dipercayakan kepada Indonesia — posisi strategis yang biasanya diberikan berdasarkan kontribusi jumlah personel dan rekam jejak dalam misi penjaga perdamaian internasional.
Indonesia direncanakan akan mengirim sekitar 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam ISF, dengan kemungkinan penambahan jumlah personel, sebagai bagian dari mandat menjaga stabilitas, melakukan perlindungan masyarakat sipil, serta mendukung upaya kemanusiaan dan rekonstruksi pascakonflik.
Peran Indonesia dalam Misi Stabilisasi Gaza
Menlu Sugiono menegaskan bahwa keterlibatan personel Indonesia tidak akan dilakukan dalam operasi militer aktif seperti penghancuran atau demiliterisasi, tetapi fokus pada perlindungan warga sipil, dukungan kemanusiaan, dan pemulihan kondisi pascakonflik.
“Kita tidak melakukan operasi militer atau demiliterisasi. TNI akan melindungi warga sipil, terlibat dalam tugas kemanusiaan, dan tunduk pada aturan keterlibatan saat situasi mengancam keselamatan personel,” ujar Sugiono.
Respon di Dalam Negeri
Kabar penunjukan ini juga mendapat sambutan di dalam negeri. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyambut positif keputusan tersebut sebagai bukti kepercayaan global terhadap Indonesia, sekaligus bentuk konkret dukungan terhadap perjuangan kemanusiaan di Gaza.
Anggota Komisi I DPR, Amelia Anggraini, menilai penunjukan wakil komandan ini bukan hanya soal militer semata, tetapi juga aksi nyata dukungan Indonesia terhadap stabilitas kemanusiaan di Palestina. “Ini bukan sekedar mandat militer — tetapi mandat kemanusiaan dan stabilisasi,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menekankan bahwa langkah ini mengukuhkan posisi Indonesia di panggung perdamaian internasional, sekaligus menunjukkan kesiapan TNI dalam menjalankan tugas besar yang penuh tanggung jawab. [a46]
Jadilah yang pertama berkomentar di sini