Jakarta, Sinata.id – Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, sampaikan apresiasi atas kinerja sektor perkeretaapian selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
Penjualan tiket Kereta Api Jarak Jauh tercatat menembus angka 2,6 juta, dengan sekitar 7.000 penumpang diberangkatkan dari Stasiun Bekasi.
Menurut Sudjatmiko, capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap layanan kereta api nasional.
Di sisi lain, lonjakan penumpang menjadi tantangan untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta kesiapan infrastruktur pendukung. Hal itu disampaikannya di Jakarta, Jumat (26/12/2025).
Apresiasi tersebut disampaikan saat Sudjatmiko bertemu dengan Kepala Stasiun Bekasi, Wiseno, bertepatan dengan perjalanannya menggunakan kereta api dari Bekasi menuju Malang.
Ia mencatat sejumlah kota masih menjadi tujuan utama masyarakat, seperti Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Jakarta.
Politisi Fraksi PKB ini menilai, meningkatnya minat masyarakat terhadap transportasi kereta api harus diimbangi dengan penguatan sarana dan prasarana, terutama di stasiun-stasiun dengan tingkat kepadatan tinggi.
Langkah tersebut penting untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, serta keterjangkauan layanan bagi pengguna.
Lebih jauh, Sudjatmiko menyoroti perlunya pengembangan Stasiun Bekasi, khususnya melalui penyediaan fasilitas parkir bertingkat.
Menurutnya, hal ini akan membantu kelancaran mobilitas warga sekaligus mendukung pertumbuhan kawasan perkotaan Kota Bekasi yang terus berkembang.
Ia juga mendorong agar Stasiun Bekasi diarahkan menjadi stasiun terpadu. Sinergi antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Pemerintah Kota Bekasi dinilai krusial, terutama dalam mengintegrasikan angkutan dalam kota dengan layanan kereta api guna mewujudkan sistem transportasi publik yang terhubung dan berkelanjutan.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Sudjatmiko menegaskan Komisi V DPR RI akan terus memantau kinerja pemerintah dan BUMN terkait agar peningkatan jumlah penumpang sejalan dengan pemenuhan standar pelayanan minimum, keselamatan, serta pengelolaan stasiun yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dari sisi legislasi, DPR RI, lanjutnya, berkomitmen memperkuat regulasi di bidang perkeretaapian, termasuk kebijakan yang mendukung integrasi antarmoda dan pengembangan kawasan berbasis transit atau transit oriented development (TOD).
Sementara dalam fungsi anggaran, Komisi V DPR RI akan memastikan pembiayaan sektor perkeretaapian dialokasikan secara tepat, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik, khususnya bagi pembangunan infrastruktur strategis seperti stasiun terpadu dan fasilitas pendukung lainnya.
“Ketiga fungsi DPR RI—pengawasan, legislasi, dan anggaran—akan terus kami jalankan secara beriringan agar pembangunan transportasi nasional benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutur Sudjatmiko. (*)
Sumber: Parlementaria
Jadilah yang pertama berkomentar di sini