Humas Polres dan Kanit Tipikor Tak Sinkron soal Rumah Rp3 Miliar Ketua DPRD Pematangsiantar

Pematangsiantar, Sinata.id – Penanganan dugaan persoalan pembelian rumah milik Ketua DPRD Pematangsiantar, Timbul Marganda Lingga, masih menimbulkan kebingungan.

Pasalnya, terdapat perbedaan pernyataan antara Humas dan Kanit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sat Reskrim di Polres Pematangsiantar terkait proses penanganan kasus tersebut.

Rumah yang berlokasi di Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, itu dibeli oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dengan nilai lebih dari Rp3 miliar. Aset tersebut direncanakan akan difungsikan sebagai Kantor Lurah Banjar yang baru.

Humas Polres Pematangsiantar melalui personel M. Nainggolan menyatakan bahwa proses penyelidikan masih berjalan di tingkat Polres.

Baca juga:Properti Ketua DPRD Siantar Dibeli Rp3 M, Hitungan NJOP Hanya Rp1,4 Miliar

“Rumah yang dibeli oleh Pemko masih dalam proses penyelidikan,” ujar Nainggolan, Selasa (3/3/2026).

Namun, pernyataan itu berbeda dengan keterangan Kanit Tipikor Polres Pematangsiantar, Ipda Lizar Hamdani. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak menangani perkara tersebut. Menurutnya, proses penanganan telah diambil alih oleh Polda Sumatera Utara (Sumut).

“Bukan kami yang menangani, Polda Sumut yang menangani,” kata Lizar saat dikonfirmasi, Kamis (12/2/2026).

Perbedaan informasi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kejelasan penanganan kasus. Sejumlah warga mengaku sempat melihat aparat kepolisian mendatangi lokasi beberapa waktu lalu.

“Beberapa hari lalu ada pihak dari Pemko dan kepolisian (Unit Tipikor) yang datang ke lokasi,” ujar seorang warga, Rabu (11/2/2026).

Baca juga:Senada Institute Desak Polda Sumut Usut Laporan Pembelian Lahan Ketua DPRD Siantar

Berdasarkan keterangan warga, lahan tersebut telah dimiliki Timbul Lingga sekitar 12 tahun sebelum akhirnya dibeli oleh pemerintah daerah.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada Kapolres Pematangsiantar, AKBP Sah Udur Sitinjak, belum memperoleh tanggapan terkait perbedaan pernyataan antara Humas dan Unit Tipikor tersebut. (SN14)

Advertisement