Washington D.C., Sinata.id — Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengambil langkah tegas terhadap pejabat tinggi pemerintah Chili dengan mencabut visa masuk negara tersebut untuk tiga tokoh pemerintahan, Jumat (20/2). Langkah tak biasa ini dipicu oleh tuduhan serius bahwa mereka telah merusak keamanan infrastruktur dan stabilitas regional di kawasan Amerika Latin, menurut pernyataan resmi dari Departemen Luar Negeri AS.
Dalam pernyataan yang dirilis hari ini, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa pembatasan visa ini merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas untuk melindungi stabilitas dan keamanan di seluruh belahan bumi bagian Barat. “Kami terus mendorong akuntabilitas bagi pejabat Chili yang secara sengaja dianggap bekerja untuk merusak keamanan regional,” tegas Rubio dalam pernyataan resminya.
Keputusan ini secara langsung mencabut hak masuk ke wilayah AS bagi ketiga pejabat tersebut, termasuk pembatalan visa yang sebelumnya telah diberikan, serta melarang anggota keluarga mereka mendapatkan atau mempertahankan akses serupa.
Baca Juga: Indonesia Ditunjuk Jadi Wakil Komandan ISF di Gaza
AS Tuding Pejabat Chili Gagal Lindungi Infrastruktur Kritis
Departemen Luar Negeri AS menilai ketiga pejabat pemerintah Chili tidak hanya melewati batas kewenangan mereka, tetapi juga diduga mengarahkan, mendanai, dan mendukung kegiatan yang melemahkan infrastruktur telekomunikasi penting yang berdampak pada keamanan regional. Tuduhan ini menjadi dasar kuat bagi Washington untuk menggunakan kewenangannya dalam pembatasan visa sebagai alat diplomasi dan keamanan nasional.
Menurut sumber yang sama, kebijakan visa AS terikat pada aturan imigrasi dan nasional yang memberi wewenang luas untuk membatasi masuknya individu yang dianggap mengancam stabilitas wilayah.
Chili Kecam Keputusan AS
Reaksi dari Santiago tidak kalah keras. Pemerintah Chili secara resmi menyatakan keprihatinannya dan memanggil Duta Besar AS, Brandon Judd, untuk memberikan penjelasan mengenai langkah itu, karena dinilai belum ada komunikasi atau konsultasi sebelumnya melalui saluran diplomatik resmi.
Menteri Luar Negeri Chili Alberto van Klaveren mengutuk keputusan Washington sebagai tindakan sepihak yang dianggap melanggar norma diplomatik dan menyatakan bahwa negaranya “menolak tuduhan keterlibatan dalam kegiatan yang melemahkan keamanan kawasan atau pihak ketiga.”
Presiden Gabriel Boric juga mengecam langkah AS itu sebagai tindakan “arbitrary dan tidak berdasar,” tegas Boric saat menghadapi wartawan dari Rapa Nui, seraya menegaskan bahwa pemerintahannya tidak pernah terlibat dalam tindakan yang berpotensi merusak stabilitas regional.
Ketegangan Mencuat di Tengah Transisi Politik Chili
Diplomatik ini terjadi di tengah periode transisi pemerintahan di Chili, dengan pejabat baru José Antonio Kast dijadwalkan menggantikan Boric pada 11 Maret mendatang. Beberapa analis diplomatik menilai tindakan AS bukan hanya bergerak atas dasar keamanan semata, tetapi juga dipandang sebagai sinyal politik menjelang pemerintahan baru yang lebih dekat secara ideologis dengan Washington.
Langkah ini berpotensi memperumit hubungan bilateral AS–Chili, mengingat Chili adalah satu-satunya negara di kawasan yang menikmati pengecualian visa untuk perjalanan ke AS bagi warganya. Tanpa pemberitahuan resmi sebelumnya, tindakan itu kini menjadi sorotan tajam dunia diplomatik. [a46]
Jadilah yang pertama berkomentar di sini