Info Market CPO
🗓 Update: Senin, 25 Mei 2026 |18:58 WIB |Volume: 1K • 1K • 0.5K • 0.5K • 0.5K • 0.2K • 0.5K • 0.2K • 2K • 0.5K • 3K DMI • BLW • BLW • FOB TDUKU • FRC TBAYUR • LOCO NGABANG • PARINDU • LOCO KEMBAYAN • FOB TANAH MERAH • LOCO LUWU • FOB PALOPO
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 1K · DMI
12333 (EUP) 12000 (WNI/IMT/KJA) 11990 (AGM) 14850 - WD
N4 N4 (N4)
Vol: 1K · BLW
12333 (EUP) 12000 (SMART/BEST/MNA) 11990 (ARM) 14850 - WD
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · BLW
12333 (EUP) 12000 (SMART/BEST/MNA) 11990 (ARM) 14850 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.5K · FOB TDUKU
12133 (PRISCOLIN) 11800 (WNI) 11790 (AGM) 14650 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.5K · FRC TBAYUR
- 11870 (WNI) 8000 (PRCW) 14720 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO NGABANG
11983 (EUP) 11585 (MNA) 10850 (PBI) 14500 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.5K · PARINDU
11893 (EUP) 11510 (MNA) 10850 (PBI) 14500 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO KEMBAYAN
11883 (EUP) 11435 (MNA) 10750 (PBI) 14400 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 2K · FOB TANAH MERAH
11933 (EUP) 10000 (LDCI) - 14450 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 0.5K · LOCO LUWU
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • Tender PTPN didominasi status WD dengan persaingan harga cukup aktif di beberapa lokasi. Tender FOB PALOPO dan LOCO LUWU belum terdapat bidder. Penawaran tertinggi tercatat di DMI dan BLW dengan CTR 14.850, sementara FOB TANAH MERAH berada di level CTR 14.450.
👥Sumber: Internal Market CPO
Model
Nasional

WFH ASN Hemat Rp1,95 Triliun, Pemerintah Perpanjang Kebijakan 2 Bulan

wfh asn hemat rp1,95 triliun, pemerintah perpanjang kebijakan 2 bulan
Ilustrasi WFH ASN. (detik)

“Kita evaluasi terkait WFH selama dua bulan dan hasilnya cukup baik. Terjadi penurunan penggunaan Pertalite mendekati 9 persen, sehingga diputuskan untuk dilanjutkan,” ujar Airlangga di Jakarta.

Pemerintah menilai pola kerja dari rumah mampu mengurangi mobilitas harian masyarakat dan penggunaan kendaraan pribadi, sehingga mendukung efisiensi energi nasional.

Advertisement

WFH ASN Diperpanjang

Diketahui, pemerintah mulai menerapkan kebijakan WFH bagi ASN setiap Jumat sejak 1 April 2026 sebagai langkah penghematan energi akibat kenaikan harga minyak dunia yang dipicu gejolak geopolitik dan konflik di Timur Tengah.

Setelah dievaluasi selama dua bulan, pemerintah memutuskan memperpanjang kebijakan tersebut selama dua bulan berikutnya mulai 21 Mei 2026.

Pemerintah juga terus mendorong penguatan Digital Public Infrastructure (DPI), termasuk identitas digital, pertukaran data antarinstansi, dan sistem pembayaran digital pemerintah untuk mendukung transformasi birokrasi modern. (A02)

Baca Juga  BKN Tegaskan Isu Status Baru ASN untuk PPPK adalah Hoaks, Ini Penjelasannya

 

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini