Jakarta, Sinata.id — Pemerintah tengah mengkaji kebijakan efisiensi energi di sektor publik, termasuk kemungkinan penyesuaian metode pembelajaran melalui kombinasi daring dan tatap muka.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan disusun secara hati-hati dengan mempertimbangkan pengalaman selama pandemi Covid-19.
“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Pratikno, Senin (23/3/2026).
Dalam sektor pendidikan, pemerintah mempertimbangkan penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara selektif. Metode ini akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran.
Untuk kegiatan yang bersifat praktikum, pembelajaran tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka guna menjaga kualitas pendidikan.
Pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu proses belajar mengajar maupun pelayanan publik secara umum.
Selain metode pembelajaran, pemerintah juga membahas sejumlah isu strategis yang perlu penyesuaian, seperti akses internet bagi siswa serta distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Untuk mendukung pembelajaran daring, pemerintah menyiapkan skema pembiayaan alternatif guna memastikan akses internet tetap terjangkau bagi peserta didik.
Sementara itu, distribusi MBG akan disesuaikan apabila terjadi perubahan pola kehadiran siswa di sekolah.
Kebijakan efisiensi energi tidak hanya menyasar sektor pendidikan, tetapi juga mencakup berbagai instansi pemerintah.
Beberapa langkah yang disiapkan antara lain:
Penerapan kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN)
Optimalisasi penggunaan platform digital
Pembatasan perjalanan dinas
Menurut Pratikno, koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci utama agar kebijakan ini berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan publik.
Kebijakan efisiensi energi ini direncanakan mulai diterapkan pada April 2026, setelah melalui pembahasan dan evaluasi lebih lanjut.
Rekomendasi kebijakan tersebut akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari langkah strategis penghematan energi nasional.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa wacana pembelajaran dari rumah masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final.
Langkah serupa juga dilakukan sejumlah negara di Asia Tenggara akibat tekanan pasokan energi global, termasuk dampak pembatasan distribusi minyak di kawasan Selat Hormuz.
Beberapa negara seperti Filipina, Thailand, Vietnam, dan Myanmar telah menerapkan kebijakan penghematan energi, mulai dari pengurangan hari kerja hingga penerapan kerja dari rumah. (A02)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini