Info Market CPO
πŸ—“ Update: Senin, 4 Mei 2026 |15:05 WIB |Volume: 0.5K β€’ 0.3K β€’ 0.2K β€’DMI β€’ FOB TDUKU β€’ LOCO PARINDU β€’ LOCO KEMBAYAN β€’ LOCO NGABANG β€’ LOCO LUWU
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K Β· DMI
15400 15297 (PAA) 15300 (AGM) 15415 EUP ACC
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K Β· DMI
15400 15297 (PAA) 15300 (AGM) 15145 EUP ACC
N6 N4 (N6)
Vol: 0.5K Β· FOB TDUKU
15198 (PRISCOLIN) 15097 (PAA) 15100 (AGM) 15215 PRISCOLIN ACC
N6 N4 (N6)
Vol: 0.2K Β· LOCO PARINDU
14875 14589 (MNA) 14700 (PBI) 15065 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.3K Β· LOCO KEMBAYAN
14850 14589 (MNA) 14600 (PBI) 14965 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K Β· LOCO NGABANG
15035 14589 (MNA) 14700 (PBI) 15065 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 0.5K Β· LOCO LUWU
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • EUP mendominasi pada transaksi DMI
  • PRISCOLIN unggul pada FOB TDUKU
  • Segmen LOCO masih cenderung melemah dan belum merata
πŸ‘₯Sumber: Internal Market CPO
Advertisement
Model
Nasional

Komisi V DPR Dukung Penurunan Potongan Aplikator untuk Ojol dari 20 ke 8 Persen

rencana penurunan potongan aplikator dari 20 persen menjadi 8 persen mendapat dukungan dari komisi v dpr ri. kebijakan tersebut dinilai dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol
Ilustrasi Ojol (ft: AI)

Jakarta, Sinata.id – Rencana penurunan potongan aplikator dari 20 persen menjadi 8 persen mendapat dukungan dari Komisi V DPR RI. Kebijakan tersebut dinilai dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol).

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menyampaikan apresiasi terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penyesuaian skema potongan tersebut. Ia menyebut kebijakan ini berpotensi memberikan manfaat langsung bagi para mitra pengemudi.

Advertisement

β€œKomisi V DPR RI mengapresiasi instruksi Presiden terkait rencana penurunan potongan aplikator. Kebijakan ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan driver ojol,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Ridwan menegaskan, apabila kebijakan tersebut telah ditetapkan secara resmi, seluruh perusahaan aplikator harus melaksanakannya secara konsisten. Ia menilai implementasi kebijakan harus jelas agar manfaatnya dapat dirasakan di lapangan.

Baca Juga  Untuk Memilih Ketum Lewat E-Voting di Munas IV PERADI, Advokat Wajib Mendaftar

Menurutnya, langkah pemerintah dalam menata ulang skema potongan aplikator mencerminkan perhatian terhadap pekerja sektor informal digital yang selama ini berperan dalam layanan transportasi berbasis aplikasi.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan ketimpangan antara perusahaan aplikator dan mitra pengemudi.

β€œJika aturan ini sudah ditetapkan, maka harus dijalankan oleh aplikator secara adil dan konsisten,” katanya.

Komisi V DPR RI, lanjut Ridwan, akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif.

Selain itu, ia menyebut perlunya penguatan perlindungan sosial bagi pekerja sektor ekonomi digital, termasuk akses terhadap jaminan kesehatan dan asuransi kerja.

Baca Juga  Nasaruddin Umar Lantik 21 Pejabat Baru di Lingkungan Kemenag

Di akhir pernyataannya, Ridwan juga menyinggung pentingnya perhatian pemerintah terhadap sektor lain, seperti nelayan dan petani, dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial. (A18)

Sumber: Parlementaria

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini