Info Market CPO
🗓 Update: Kamis, 7 Mei 2026 |18:20 WIB |Volume: 0.5K • 0.2K • 1K DMI • LOCO PARINDU • LOCO LUWU
HARGA CPO (WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K · DMI
15222 15200 (IMT) 15220 (AGM) 15350 - WD
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · DMI
15222 15200 (IMT) 15220 (AGM) 15350 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
14782 14455 (MNA) 14600 (PBI) 15000 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
15100 14693 14800 15275 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 1K · LOCO LUWU
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • Harga relatif stabil pada transaksi DMI
  • Selisih harga antar bidder sangat tipis
  • Masih terdapat lokasi tanpa penawaran
👥Sumber: Internal Market CPO
Nasional

Esti Wijayanti: Tak Boleh Ada Anak yang Putus Sekolah

peringatan hari pendidikan nasional (hardiknas) 2 mei 2026 dimanfaatkan wakil ketua komisi x dpr ri, my esti wijayanti, untuk menegaskan pentingnya peran negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak indonesia. ia menekankan, tidak boleh ada satu pun anak yang terhambat mengenyam pendidikan, apa pun alasannya.
Esti Wijayanti (ft: parlementaria)

Jakarta, Sinata.id – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2026 dimanfaatkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, untuk menegaskan pentingnya peran negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.

Ia menekankan, tidak boleh ada satu pun anak yang terhambat mengenyam pendidikan, apa pun alasannya.

Advertisement

Dalam pernyataan tertulisnya, Esti menyebut pendidikan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi negara, bukan sekadar pilihan. Ia mendesak pemerintah memastikan akses pendidikan tersedia secara merata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Mengacu pada tema Hardiknas tahun ini, “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, Esti menilai negara harus hadir dengan kebijakan yang benar-benar menjamin tersedianya fasilitas pendidikan yang layak di seluruh wilayah.

Baca Juga  Menkeu Purbaya Tegas Tolak Permintaan Keringanan Pajak BUMN dari Rosan Roeslani

Menurut legislator dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu, persoalan pendidikan tidak lagi hanya berkutat pada akses, tetapi juga kesenjangan kualitas yang masih terjadi, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Ia mengingatkan agar faktor ekonomi, kondisi geografis, maupun keterbatasan infrastruktur tidak menjadi penghalang anak untuk bersekolah.

Esti juga menyoroti kebijakan digitalisasi pendidikan yang kini terus didorong pemerintah. Ia menilai, langkah tersebut harus diiringi dengan kesiapan infrastruktur dasar seperti listrik dan jaringan internet yang merata hingga ke pelosok.

“Jika berbicara digitalisasi, negara wajib memastikan semua wilayah memiliki sarana pendukung yang memadai,” tegasnya.

Selain itu, Esti memberi perhatian serius terhadap pengelolaan anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN dan APBD. Ia menuntut agar anggaran tersebut digunakan secara tepat sasaran dan tidak hanya terserap untuk belanja rutin semata.

Baca Juga  Ekonomi RI Tetap Perkasa di Akhir 2025, BPS Catat Pertumbuhan 5,39 Persen

Menurutnya, dana pendidikan harus benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar, seperti perbaikan fasilitas sekolah, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta pemerataan layanan pendidikan di daerah tertinggal.

Ia juga menekankan pentingnya kesejahteraan guru sebagai faktor kunci dalam peningkatan kualitas pendidikan. Guru, kata dia, harus mendapatkan penghasilan yang layak serta kepastian ekonomi agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal.

“Tidak boleh ada lagi guru yang hidup dalam ketidakpastian dengan penghasilan yang tidak mencukupi,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Esti mengingatkan bahwa masa depan pendidikan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kebijakan, melainkan oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat. (A18)

Sumber: Parlementaria

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini