Info Market CPO
🗓 Update: Rabu, 13 Mei 2026 |18:41 WIB |Volume: 0.5K • 0.5K • 0.2K • 2.6K DMI • DMI • LOCO PARINDU • FOB PALOPO
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K · DMI
14975 14918 (AGM) 14907 (PAA) 15100 EUP ACC
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · DMI
14975 14918 (AGM) 14907 (PAA) 15100 EUP ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
14535 14399 (MNA) 14400 (PBI) 14750 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 2.6K · FOB PALOPO
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • EUP mendominasi transaksi DMI Persaingan harga masih cukup kompetitif antar bidder Tender LOCO PARINDU berakhir WD Tender FOB PALOPO belum terdapat bidder
👥Sumber: Internal Market CPO
Model
PematangsiantarRegional

DPRD Sumut dan Siantar Desak Pemko Kejar BKP Rp 220 M untuk Pasar Horas

anggota dprd sumatera utara (sumut) dan anggota dprd pematangsiantar desak pemerintah kota (pemko) pematangsiantar mengejar dana bantuan keuangan provinsi (bkp) sumut tahun 2026 sekira rp 220 m (miliar) untuk membangun gedung iv pasar horas.
Anggota DPRD Pematangsiantar Tongam Pangaribuan (kiri) dan Anggota DPRD Sumut Rony Situmorang

Pematangsiantar, Sinata.id – Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dan Anggota DPRD Pematangsiantar desak Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar mengejar dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Sumut tahun 2026 sekira Rp 220 M (miliar), agar Gedung IV Pasar Horas dapat dibangun.

Desakan disampaikan Ketua Komisi C DPRD Sumut Rony Situmorang, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Pematangsiantar Tongam Pangaribuan dan Anggota Komisi 2 DPRD Pematangsiantar Alponso Sinaga, Senin 3 Nopember 2025.

Advertisement

Rony Situmorang mengatakan, DPRD Sumut dan Gubernur Sumut telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sumatera Utara tahun 2026.

Pada KUA dan PPAS yang disepakati, sebut Rony, ada kebijakan anggaran berupa pengalokasian dana BKP sebesar Rp 220 miliar.

Baca Juga  6 Atlet Pelajar Aceh Timur Melaju ke POPNAS XVII di Jakarta

“Tentunya dana (Rp) 220 miliar itu akan dibahas lagi nantinya pada pembahasan Rancangan APBD Sumut tahun 2026,” ucap Rony.

Dengan demikian, meski belum tertampung secara resmi di APBD Sumatera Utara 2026, politisi Partai Nasdem ini meminta Pemko Pematangsiantar segera mengajukan permohonan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk membangun Gedung IV Pasar Horas tahun 2026 dari BKP.

“Informasi yang kami dapat dari badan pengelola keuangan (Badan Keuangan dan Aset Daerah Sumut), belum ada Pemko (Pematangsiantar) mengajukan permohonan. Jadi ajukanlah secepatnya, agar tahun depan bisa didapat dari BKP,” ujar Rony.

Hal senada dikatakan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Pematangsiantar Tongam Pangaribuan. Anggota dewan ini meminta Pemko Pematangsiantar benar-benar memaksimalkan ketersedian anggaran BKP di Pemprovsu.

Baca Juga  Semarak Rupiah Hari Natal Penuh Damai Digelar, BI Siantar Siapkan Uang Tunai Rp3,3 T

“Tadikan kita sudah dengar informasi dari DPRD Sumut, bahwa ada dana BKP yang bisa digunakan untuk membangun Gedung IV Pasar Horas. Jadi, Pemko Siantar harus tindaklanjuti peluang ini. Kejar terus,” ucap Tongam.

Sama seperti Tongam, Anggota Komisi 2 DPRD Pematangsiantar dari PDI Perjuangan, Alponso Sinaga juga mendesak Pemko Pematangsiantar segera menindaklanjuti informasi dari anggota dewan Sumut tentang dana BKP Rp 220 miliar yang dapat digunakan untuk membangun Pasar Horas.

“Kami akan informasikan ke pemko, agar pemko segera memfollow-up nya. Dikejarlah, agar pembangunan Pasar Horas tahun depan dapat terealisasi,” tutur Alponso Sinaga.

Sekedar informasi, hari ini, Senin 3 Nopember 2025, Anggota Banmus DPRD Sumut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto, kunjungi DPRD Pematangsiantar. (*)

Baca Juga  Bau Menyengat dari Parit Tersumbat, Camat Bersiasat

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini