Info Market CPO
πŸ—“ Update: Senin, 18 Mei 2026 |17:55 WIB |Volume: 0.5K β€’ 0.5K β€’ 0.5K β€’ 0.2K β€’ 2.6K β€’DMI β€’ DMI β€’ DMI β€’ LOCO PARINDU β€’ FOB PALOPO
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K Β· DMI
15225 15200 (TON) 15170 (AGM) 15300 EUP ACC
N4 N4 (N4)
Vol: 0.5K Β· DMI
15225 15170 (AGM) 15150 (IBP) 15300 EUP ACC
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K Β· LOCO PARINDU
15225 15170 (AGM) 15150 (IBP) 15300 EUP ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K Β· FOB PALOPO
14785 14550 (PBI) 14445 (MNA) 14950 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 2.6K Β· FOB PALOPO
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • EUP mendominasi transaksi DMI dengan ACC di level 15.300. Persaingan harga masih kompetitif antar bidder. Tender LOCO PARINDU berakhir WD, sementara tender FOB PALOPO belum terdapat bidder.
πŸ‘₯Sumber: Internal Market CPO
Model
Nasional

Dihujat karena Bela TPL, Maruli Siahaan Beri Klarifikasi

dihujat karena bela tpl, maruli siahaan beri klarifikasi
Anggota DPR Maruli Siahaan ( Foto: Screenshot YouTube)

Jakarta, Sinata.id – Anggota Komisi XIII DPR Maruli Siahaan viral dan dihujat di media sosial karena dinarasikan membela keberadaan PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Tak mau namanya terus dihujat di media sosial, Ia pun memberikan klarifikasi. Maruli mengatakan, narasi tersebut tidak tepat dan pernyataannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada Rabu (26/11/2025) itu diambil tanpa konteks yang utuh.

Advertisement

β€œJika melihat rekaman lengkapnya, posisi saya sangat jelas, menegakkan hukum, memeriksa izin, dan melindungi masyarakat,” kata Maruli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/12/2025).

Maruli menyebut dalam RDP itu Ia hanya menegaskan mengenai bagaimana proses hukum harus dijunjung tinggi. Selama hukum ditegakkan secara adil dan berdasarkan fakta, menurutnya hasilnya akan membawa kebaikan bagi semua pihak.

Baca Juga  Modus Kejahatan Berkembang, Jual Beli Mobil Malah Disekap

Ia pun meminta Kementerian Lingkungan Hidup (LH) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk hadir demi menjelaskan dasar pemberian izin kepada PT TPL, termasuk apakah konsesi yang diberikan sudah sesuai aturan atau menyimpan potensi pelanggaran.

β€œSaya juga mendorong aparat kepolisian memeriksa secara objektif apakah ada pelanggaran di lapangan, baik oleh perusahaan maupun oleh masyarakat, karena hukum tidak boleh tebang pilih,” ujar Maruli.

Maruli juga meminta Kemenkumham membentuk tim investigasi independen untuk menelusuri fakta secara menyeluruh, termasuk dugaan konflik agraria dan potensi pelanggaran HAM.

Mengenai konteks pernyataannya terkait demonstrasi ada yang menunggangi, Maruli mengatakan ia hanya meminta pemerintah memastikan apakah ada pihak yang menunggangi situasi.

Baca Juga  OTT KPK Guncang Kemenkeu, Pejabat Bea Cukai Baru Dilantik Menkeu Jadi Tersangka

Ia tidak ingin sampai masyarakat dipecah-belah oleh kepentingan tertentu.

Sebagai Anggota DPR, Maruli menyebut punya tugas melakukan pengawasan berdasarkan hukum, data, dan kepentingan publik, bukan tekanan opini ataupun narasi provokatif.

β€œKarena itu, saya menolak penggunaan bahasa yang dapat memecah belah masyarakat,” ujar Maruli.

β€œSaya tegaskan kembali, saya tidak membela perusahaan mana pun. Yang saya bela adalah proses hukum, kebenaran, dan kepentingan masyarakat,” sambung politikus Partai Golkar itu.

Dalam situasi seperti ini, Maruli juga mengajak semua pihak kembali fokus pada solidaritas untuk menghadapi bencana yang tengah melanda berbagai wilayah di Sumatera Utara.

Ia mengajak semua pihak untuk membantu masyarakat terdampak bencana yang saat ini sedang berjuang bangkit.

Baca Juga  PT Toba Pulp Lestari Raih Penghargaan Industri Hijau 2025

β€œDan untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman, saya terbuka untuk berdiskusi secara terbuka dengan siapapun. Bagi saya, dialog yang jujur dan transparan adalah cara terbaik menjaga kepercayaan publik dan merawat persatuan kita sebagai keluarga besar Sumatera Utara,” ujar Maruli. []

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini