Jakarta, Sinata.id – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 hingga 31 Januari menunjukkan hasil yang solid. Kenaikan penerimaan pajak dan percepatan belanja negara dinilai menjadi sinyal perbaikan ekonomi nasional.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, pendapatan negara per Januari 2026 mencapai Rp172,7 triliun atau tumbuh 9,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama ditopang penerimaan pajak sebesar Rp116,2 triliun, melonjak 30,7 persen secara tahunan.
Peningkatan pajak didorong oleh sektor industri pengolahan dan perdagangan yang mencerminkan aktivitas ekonomi semakin membaik.
“Pertumbuhan pajak pada Januari tumbuh 30,7 persen dibandingkan tahun lalu. Ini artinya ada perbaikan ekonomi maupun efisiensi pengumpulan pajak. Saya harap ke depan akan berlanjut,” kata Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Baca juga:Menkeu: Impor 105 Ribu Pikap Kopdes Tak Pakai APBN, DPR dan Kadin Soroti
Secara bruto, penerimaan pajak Januari 2026 tercatat Rp170,3 triliun atau tumbuh 7 persen dibandingkan Rp159,1 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Perbaikan juga ditopang pengelolaan restitusi pajak yang lebih terkendali. Nilai restitusi turun 23 persen dari Rp70,2 triliun pada Januari 2025 menjadi Rp54,1 triliun pada Januari 2026.
Wakil Menkeu Suahasil Nazara menjelaskan, lonjakan penerimaan terutama berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang mencapai Rp45,3 triliun atau tumbuh 83,9 persen secara neto.
“Kita ketahui PPN dibayarkan setiap ada transaksi. Jadi ini menandakan transaksi di perekonomian terus berjalan sehingga ada pembayaran PPN serta PPnBM,” ujar Suahasil.
Selain PPN dan PPnBM, penerimaan PPh Badan tercatat Rp5,7 triliun atau tumbuh 37 persen. Sementara PPh orang pribadi dan PPh Pasal 21 mencapai Rp13,1 triliun, meski masih terkoreksi 20,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Adapun PPh Final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 tercatat Rp26 triliun atau turun 11 persen. Di sisi lain, kelompok pajak lainnya menunjukkan lonjakan signifikan hingga Rp16,1 triliun atau tumbuh 685,8 persen secara tahunan.
Belanja Naik 25,7 Persen
Dari sisi belanja, realisasi Januari 2026 mencapai Rp227,3 triliun atau naik 25,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Baca juga:Menkeu Tanggapi Gugatan UU APBN 2026 soal Anggaran MBG di MK
“Ini menunjukkan akselerasi belanja pemerintah sejak awal tahun, khususnya untuk mendukung program prioritas menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Purbaya.
Salah satu pendorong kenaikan belanja adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah terealisasi Rp19,5 triliun pada Januari 2026. Sebagai perbandingan, realisasi Januari 2025 hanya Rp45 miliar.
Selain MBG, pemerintah juga mempercepat belanja untuk revitalisasi sekolah, bantuan sosial, pembangunan irigasi, ketahanan pangan, serta belanja pegawai.
Meski belanja meningkat, defisit APBN tetap terkendali. Defisit APBN tercatat Rp54,6 triliun atau 0,21 persen terhadap PDB, masih berada dalam koridor desain APBN 2026.
Purbaya optimistis APBN tetap menjadi instrumen utama menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026.
“Secara keseluruhan, APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi,” tegasnya.
Baca juga:THR ASN 2026 Tembus Rp55 Triliun, Angka Tertinggi dalam Sejarah APBN
Pembiayaan APBN 2026
Pemerintah memastikan pelaksanaan pembiayaan APBN 2026 berjalan on track, terukur, dan tetap menjaga kredibilitas fiskal.
Wamenkeu Juda Agung menyampaikan, hingga 31 Januari 2026 realisasi pembiayaan mencapai Rp105,06 triliun atau 15,2 persen dari target, lebih rendah dibandingkan realisasi Januari 2025 sebesar 29,6 persen.
Realisasi pembiayaan utang sebesar Rp127,3 triliun atau 15,3 persen dari target APBN 2026, juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 23,7 persen.
“Perkembangan ini menunjukkan strategi pembiayaan yang lebih terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah serta dinamika pasar keuangan,” ujar Juda.
Sebagian besar pembiayaan utang didukung pendanaan melalui pasar Surat Berharga Negara (SBN). Di tengah tekanan global, kinerja pasar perdana SBN domestik dinilai tetap solid.
Pada tiga lelang pertama Surat Utang Negara tahun 2026, rata-rata bid to cover ratio tercatat 2,2 kali. Untuk Surat Berharga Syariah Negara, rata-rata bid to cover ratio tiga lelang pertama mencapai 3,8 kali dengan yield tetap stabil.
Baca juga:DPR Dorong Asuransi Kebencanaan, Lindungi Warga dan Jaga APBN
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Menkeu Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 berada di kisaran 5,5–6 persen, lebih tinggi dibandingkan realisasi 4,87 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Salah satu indikator positif terlihat dari indeks manufaktur (PMI) Indonesia yang berada di zona ekspansi selama enam bulan berturut-turut. Selain itu, indeks kepercayaan konsumen (IKK) juga naik menjadi 134,8 poin dari sebelumnya 131,6 poin.
“Berbagai indikator ini memberi konfirmasi bahwa fondasi permintaan domestik tetap kokoh,” jelasnya.
Untuk menjaga momentum, pemerintah menargetkan realisasi belanja negara sebesar Rp809 triliun pada kuartal I 2026. Dari jumlah tersebut, Rp62 triliun dialokasikan untuk program MBG.
Pemerintah juga menyiapkan Rp55 triliun untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi 10,5 juta penerima yang terdiri dari ASN, TNI, dan Polri yang direncanakan cair pada pekan pertama Ramadhan.
Selain itu, pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp15 triliun, meliputi diskon tarif transportasi serta bantuan pangan berupa beras 10 kilogram dan minyak goreng dua liter bagi 35,04 juta keluarga penerima manfaat.
Dengan kombinasi indikator ekonomi yang kuat, percepatan belanja negara, dan stimulus konsumsi, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal 2026 akan semakin solid. (A02)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini