Kuala Lumpur, Sinata.id – Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, melontarkan kritik keras terhadap pemerintah Norwegia setelah negara tersebut mencabut izin ekspor sistem rudal Naval Strike Missile (NSM) untuk program modernisasi militer Malaysia.
Keputusan sepihak itu memicu ketegangan diplomatik antara Kuala Lumpur dan Oslo. Pemerintah Malaysia bahkan mempertimbangkan langkah hukum internasional dan tuntutan ganti rugi bernilai besar.
Anwar Ibrahim menyebut keputusan Norwegia tidak dapat diterima karena dilakukan ketika Malaysia hampir melunasi seluruh pembayaran kontrak pengadaan rudal tersebut.
“Saya menyampaikan protes keras Malaysia terkait keputusan sepihak dan tidak dapat diterima dari Norwegia untuk mencabut izin ekspor sistem Naval Strike Missile,” tulis Anwar Ibrahim melalui media sosial X, Kamis (14/5/2026).
Sistem rudal NSM itu diproduksi perusahaan pertahanan Norwegia, Kongsberg, dan direncanakan dipasang pada kapal tempur littoral combat ship (LCS) milik Angkatan Laut Malaysia.
Malaysia Sudah Bayar Hampir 95 Persen
Menteri Pertahanan Malaysia, Mohamed Khaled Nordin, mengungkapkan bahwa pemerintah Malaysia telah membayar hampir 95 persen dari total nilai kontrak sebelum Norwegia mencabut izin ekspor pada Maret 2026.
Kontrak pengadaan rudal NSM tersebut diketahui bernilai 124 juta euro atau sekitar Rp2,7 triliun.
Selain untuk enam kapal perang LCS, Malaysia juga disebut memiliki rencana tambahan pemasangan sistem rudal serupa pada dua kapal lainnya.
“Malaysia tidak hanya akan menuntut pengembalian dana yang telah dibayarkan, tetapi juga kompensasi atas pelanggaran kontrak,” tegas Mohamed Khaled Nordin.
Anwar Ibrahim Soroti Kredibilitas Eropa
Anwar Ibrahim menilai pembatalan kontrak tersebut dapat mengganggu kesiapan pertahanan nasional Malaysia dan berdampak pada stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara.
Ia juga mempertanyakan kredibilitas negara-negara pemasok senjata Eropa apabila kontrak pertahanan dapat dibatalkan secara sepihak.
“Kontrak yang telah ditandatangani adalah komitmen yang sakral dan mengikat. Jika pemasok pertahanan Eropa merasa bisa mengingkari perjanjian tanpa konsekuensi, maka nilai mereka sebagai mitra strategis akan hilang,” ujar Anwar Ibrahim.
Pernyataan keras tersebut menunjukkan kekhawatiran Malaysia terhadap ketergantungan pada sistem pertahanan impor di tengah dinamika keamanan kawasan yang semakin kompleks.
Proyek Kapal Perang Malaysia Kembali Terganggu
Polemik rudal NSM menambah panjang masalah dalam proyek kapal perang littoral combat ship Malaysia yang telah berjalan sejak 2011.
Program modernisasi armada laut tersebut sebelumnya juga sempat diterpa isu dugaan salah kelola dan korupsi sehingga mengalami keterlambatan bertahun-tahun.
Akibat pencabutan izin ekspor rudal oleh Norwegia, pengiriman kapal perang pertama Malaysia kini kembali tertunda hingga Desember 2026.
Di tengah konflik diplomatik tersebut, pemerintah Malaysia mulai mempertimbangkan alternatif pengganti sistem rudal NSM. Namun, proses itu dinilai tidak mudah karena harus menyesuaikan dengan perangkat kapal perang yang telah terpasang.
Meski demikian, Anwar Ibrahim memastikan program modernisasi kapal perang Malaysia tetap berjalan sesuai rencana. (A02)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini