Jakarta, Sinata.id – Menteri Rini Widyantini menyatakan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) berhasil menghemat anggaran perjalanan dinas hingga Rp1,95 triliun selama dua bulan penerapan sejak April 2026.
Selain penghematan perjalanan dinas, kebijakan kerja fleksibel tersebut juga mampu menekan biaya utilitas pemerintah sebesar Rp65,6 miliar.
Rini mengatakan penerapan WFH tidak mengurangi kualitas pelayanan publik. Berdasarkan hasil evaluasi, sekitar 95 persen layanan publik tetap berjalan stabil selama kebijakan diterapkan.
“Efisiensi tidak berarti mengurangi layanan. Efisiensi hari ini berarti mengubah cara negara bekerja. Fleksibilitas kerja adalah pintu masuknya, sementara transformasi digital pemerintah adalah perubahan utamanya,” ujar Rini dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).
Penggunaan TTE Meningkat
Kementerian PANRB juga mencatat peningkatan penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) secara nasional sebanyak 100.817 dokumen selama kebijakan WFH berlangsung.
Peningkatan tersebut dinilai menjadi indikator percepatan transformasi digital birokrasi di berbagai instansi pemerintahan.
Meski demikian, hasil evaluasi juga menemukan sejumlah hal yang perlu diperbaiki, seperti penguatan budaya kerja digital serta pola koordinasi antarunit dan antarlembaga.
“Ke depan, fleksibilitas kerja harus semakin matang implementasinya. Tidak hanya fleksibel dalam tempat bekerja, tetapi juga semakin kuat dari sisi tata kelola, koordinasi, dan pencapaian kinerja organisasi,” kata Rini.
Konsumsi BBM Turun
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan WFH turut berdampak pada penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertalite.
Menurut Airlangga, penggunaan Pertalite pada April 2026 turun hampir 9 persen dibandingkan sebelumnya.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini