Info Market CPO
🗓 Update: Kamis, 7 Mei 2026 |18:20 WIB |Volume: 0.5K • 0.2K • 1K DMI • LOCO PARINDU • LOCO LUWU
HARGA CPO (WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K · DMI
15222 15200 (IMT) 15220 (AGM) 15350 - WD
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · DMI
15222 15200 (IMT) 15220 (AGM) 15350 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
14782 14455 (MNA) 14600 (PBI) 15000 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
15100 14693 14800 15275 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 1K · LOCO LUWU
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • Harga relatif stabil pada transaksi DMI
  • Selisih harga antar bidder sangat tipis
  • Masih terdapat lokasi tanpa penawaran
👥Sumber: Internal Market CPO
Nasional

Anggota DPR RI Nilai Penurunan Status Siaga TNI ke Level 3 Sudah Tepat

anggota dpr ri nilai penurunan status siaga tni ke level 3 sudah tepat
Dave Laksono (Parlementaria)

Jakarta, Sinata.id – Komisi I DPR RI menilai keputusan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyesuaikan status siaga dari level 1 menjadi level 3 merupakan langkah yang tepat dan proporsional. Kebijakan tersebut dinilai selaras dengan perkembangan situasi keamanan serta kebutuhan operasional di lapangan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengatakan kesiapsiagaan militer memang harus menyesuaikan dinamika ancaman yang terus berkembang. Menurutnya, penerapan status siaga 3 sudah memadai untuk menjaga stabilitas keamanan sekaligus memastikan penggunaan sumber daya TNI tetap efisien.

Advertisement

“Kesiapsiagaan bukan sekadar soal angka level, tetapi bagaimana TNI mampu merespons setiap potensi ancaman secara cepat, terukur, dan efektif,” ujar Dave, Senin (16/3/2026).

Ia menambahkan, penentuan tingkat kesiapsiagaan yang proporsional menjadi hal penting dalam manajemen pertahanan negara. Dengan pendekatan tersebut, kekuatan militer dapat difokuskan pada tugas pengamanan yang paling relevan tanpa melakukan langkah yang berlebihan.

Baca Juga  Dokter Spesialis Jantung Anak Dipecat, DPR RI Desak Menkes Perbaiki Pola

Dave menyebut Komisi I DPR RI mendukung kebijakan TNI yang tetap mempertahankan kewaspadaan tinggi, namun tetap mempertimbangkan efisiensi serta efektivitas dalam pelaksanaan operasi.

Menurutnya, kebijakan ini mencerminkan pengelolaan pertahanan yang matang dan bertanggung jawab. Hal tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan TNI dalam menilai situasi keamanan secara objektif dan menyesuaikan strategi operasional secara tepat.

“Dengan strategi yang terukur, TNI tetap mampu menjalankan perannya sebagai garda terdepan dalam menjaga pertahanan negara,” katanya.

Komisi I DPR RI juga menilai penyesuaian status siaga tersebut dapat meningkatkan optimisme bahwa stabilitas keamanan nasional tetap terjaga.

Dengan kondisi itu, masyarakat diharapkan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan rasa aman serta kepercayaan terhadap kemampuan TNI dalam melindungi kedaulatan negara. (A18)

Baca Juga  Kawal Perkara Teror Aktivis KontraS, Komisi I DPR Desak Kasus Dituntaskan

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini