Jakarta, Sinata.id — Suasana Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, Selasa (3/2/2026) terlihat padat luar biasa. Ribuan kapal bersandar berjejal, sebagian bahkan menunggu berjam-jam hanya untuk menurunkan hasil tangkapan. Kondisi seperti itu menjadi perhatian serius Komisi IV DPR RI saat kunjungan kerja mereka ke pelabuhan tersebut.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menyoroti overkapasitas yang terjadi di pelabuhan ini. Dari kapasitas ideal sekitar 500 kapal, kini lebih dari 1.500 kapal menumpuk di Muara Angke. Menurut Siti Hediati, situasi ini bukan hanya menghambat operasional, tapi juga membahayakan keselamatan nelayan.
“Ini jelas tidak efisien dan sangat berbahaya. Kapal-kapal terlalu rapat. Amit-amit kalau terjadi kebakaran, bisa habis semuanya,” ujar Siti Hediati di lokasi.
Sorotan Komisi IV tidak berhenti pada jumlah kapal saja. Banyak kapal rusak, mangkrak, bahkan bekas terbakar masih dibiarkan berada di area pelabuhan, mengganggu arus bongkar muat.
“Kapal yang sudah tidak layak jalan harus segera dikeluarkan. Yang paling merasakan dampaknya adalah nelayan,” tegas Siti Hediati.
Keluhan lain yang diterima Komisi IV datang dari pemilik dan nakhoda kapal mengenai lambatnya proses perizinan berlayar. Keterlambatan ini membuat kapal tertahan terlalu lama di pelabuhan.
“Izin harus dipercepat agar kapal bisa kembali melaut. Area bongkar muat harus bebas dari kapal mangkrak,” tambahnya.
Menanggapi keluhan ini, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan pihaknya akan segera menindaklanjuti. Ia menyatakan koordinasi akan dilakukan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Perikanan, untuk mengurai kepadatan kapal di Muara Angke.
“Kamis besok seluruh pemilik kapal akan kami kumpulkan di sini. Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut produktivitas dan ribuan tenaga kerja yang bergantung pada pelabuhan ini,” ujar Trenggono.
Menteri Trenggono menekankan, selain kapasitas yang terbatas, manajemen pengelolaan pelabuhan masih perlu diperbaiki. Kapal rusak seharusnya tidak berada di area bongkar muat karena mengganggu arus operasional.
Untuk perizinan, ia menegaskan proses harus dipercepat. “Kalau semua persyaratan dipenuhi, paling lama satu minggu harus selesai. Tidak boleh berlarut-larut,” kata Trenggono.
Ke depan, KKP berencana membahas revitalisasi Pelabuhan Muara Angke bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuannya agar produktivitas pelabuhan tetap tinggi sekaligus memastikan ribuan tenaga kerja perikanan tetap mendapatkan akses yang aman dan efisien. (A18)
Sumber: Parlementaria
Jadilah yang pertama berkomentar di sini