Info Market CPO
🗓 Update: Selasa, 5 Mei 2026 |14:54 WIB |Volume: 0.5K • 0.3K • 0.2K DMI • LOCO NGABANG • LOCO PARINDU • LOCO KEMBAYAN • LOCO LUWU
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K · DMI
15625 15418 15400 - EUP ACC
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · DMI
15625 15418 15400 - EUP ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO NGABANG
15260 14693 14800 15275 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
15100 14693 14800 15275 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.3K · LOCO KEMBAYAN
15075 14693 14700 15175 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 0.5K · LOCO LUWU
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • EUP mendominasi pada transaksi DMI
  • Segmen LOCO masih dalam tekanan harga
  • Belum ada transaksi pada beberapa titik lokasi
👥Sumber: Internal Market CPO
Advertisement
Model
PematangsiantarRegional

DPRD Sumut dan Siantar Desak Pemko Kejar BKP Rp 220 M untuk Pasar Horas

anggota dprd sumatera utara (sumut) dan anggota dprd pematangsiantar desak pemerintah kota (pemko) pematangsiantar mengejar dana bantuan keuangan provinsi (bkp) sumut tahun 2026 sekira rp 220 m (miliar) untuk membangun gedung iv pasar horas.
Anggota DPRD Pematangsiantar Tongam Pangaribuan (kiri) dan Anggota DPRD Sumut Rony Situmorang

Pematangsiantar, Sinata.id – Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dan Anggota DPRD Pematangsiantar desak Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar mengejar dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Sumut tahun 2026 sekira Rp 220 M (miliar), agar Gedung IV Pasar Horas dapat dibangun.

Desakan disampaikan Ketua Komisi C DPRD Sumut Rony Situmorang, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Pematangsiantar Tongam Pangaribuan dan Anggota Komisi 2 DPRD Pematangsiantar Alponso Sinaga, Senin 3 Nopember 2025.

Advertisement

Rony Situmorang mengatakan, DPRD Sumut dan Gubernur Sumut telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sumatera Utara tahun 2026.

Pada KUA dan PPAS yang disepakati, sebut Rony, ada kebijakan anggaran berupa pengalokasian dana BKP sebesar Rp 220 miliar.

Baca Juga  Makan Gratis untuk Pelajar Mulai Jalan di Pematangsiantar

“Tentunya dana (Rp) 220 miliar itu akan dibahas lagi nantinya pada pembahasan Rancangan APBD Sumut tahun 2026,” ucap Rony.

Dengan demikian, meski belum tertampung secara resmi di APBD Sumatera Utara 2026, politisi Partai Nasdem ini meminta Pemko Pematangsiantar segera mengajukan permohonan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk membangun Gedung IV Pasar Horas tahun 2026 dari BKP.

“Informasi yang kami dapat dari badan pengelola keuangan (Badan Keuangan dan Aset Daerah Sumut), belum ada Pemko (Pematangsiantar) mengajukan permohonan. Jadi ajukanlah secepatnya, agar tahun depan bisa didapat dari BKP,” ujar Rony.

Hal senada dikatakan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Pematangsiantar Tongam Pangaribuan. Anggota dewan ini meminta Pemko Pematangsiantar benar-benar memaksimalkan ketersedian anggaran BKP di Pemprovsu.

Baca Juga  Rikkes Massal di Pakpak Bharat, Personel Polres Jalani Tes Kesehatan Lengkap

“Tadikan kita sudah dengar informasi dari DPRD Sumut, bahwa ada dana BKP yang bisa digunakan untuk membangun Gedung IV Pasar Horas. Jadi, Pemko Siantar harus tindaklanjuti peluang ini. Kejar terus,” ucap Tongam.

Sama seperti Tongam, Anggota Komisi 2 DPRD Pematangsiantar dari PDI Perjuangan, Alponso Sinaga juga mendesak Pemko Pematangsiantar segera menindaklanjuti informasi dari anggota dewan Sumut tentang dana BKP Rp 220 miliar yang dapat digunakan untuk membangun Pasar Horas.

“Kami akan informasikan ke pemko, agar pemko segera memfollow-up nya. Dikejarlah, agar pembangunan Pasar Horas tahun depan dapat terealisasi,” tutur Alponso Sinaga.

Sekedar informasi, hari ini, Senin 3 Nopember 2025, Anggota Banmus DPRD Sumut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto, kunjungi DPRD Pematangsiantar. (*)

Baca Juga  Ucapan Wabup Deli Serdang Dianggap Memecah Umat, Al Washliyah Bereaksi Keras

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini