Jakarta, Sinata.id – Presiden Prabowo Subianto menyoroti pengadaan mobil dinas kepala daerah yang dinilai tidak efisien, termasuk pembelian kendaraan dengan nilai mencapai Rp8 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan bahwa proses pengembalian mobil dinas Gubernur Rudy Mas’ud telah diselesaikan secara administratif.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan telah dianggap tuntas secara administrasi karena kendaraan tersebut belum pernah digunakan.
“Secara hitungan dan administrasi, proses pengadaan dianggap selesai karena mobil tersebut belum pernah dipakai ke lapangan,” ujar Faisal, Sabtu (21/3/2026).
Ia merinci, dari total nilai pengadaan sebesar Rp8,49 miliar, pihak penyedia hanya menerima pembayaran bersih sekitar Rp7,5 miliar. Selisih hampir Rp1 miliar merupakan kewajiban pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang telah disetorkan ke kas negara.
Karena pembelian dibatalkan, Pemprov Kaltim telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk memproses pengembalian dana pajak. Proses tersebut diperkirakan memakan waktu antara dua hingga tiga bulan sesuai prosedur.
Faisal menegaskan bahwa nilai Rp8,49 miliar tersebut mencakup seluruh komponen biaya, seperti pajak, bea balik nama, ongkos pengiriman antarpulau, asuransi, serta margin keuntungan pihak penyedia.
Ia juga menjelaskan bahwa pengadaan dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung karena hanya terdapat satu distributor resmi di Jakarta.
“Melalui penyelesaian administrasi dan upaya pengembalian dana pajak secara transparan, Pemprov Kaltim menunjukkan komitmen dalam mendukung efisiensi anggaran sesuai arahan pemerintah pusat,” tambahnya.
Sorotan Presiden soal Efisiensi Anggaran
Sebelumnya, Prabowo menyinggung masih adanya praktik penggunaan anggaran daerah yang tidak efisien. Ia mencontohkan pengadaan mobil dinas dengan nilai fantastis.
“Banyak anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat tidak terlaksana. Ada dana desa, ke mana penggunaannya? Bupati ke mana, gubernur ke mana? Kita harus terbuka dan adil,” ujar Prabowo dalam pernyataannya, Kamis (19/3/2026).
Ia menilai pola belanja daerah masih perlu dibenahi, khususnya terkait fasilitas pejabat yang dinilai berlebihan.
Respons Gubernur Kaltim
Gubernur Rudy Mas’ud akhirnya angkat bicara terkait polemik tersebut. Ia menyampaikan apresiasi atas kritik yang disampaikan Presiden dan menegaskan bahwa pengadaan mobil dinas telah dibatalkan sejak awal Maret 2026.
“Pengembalian kendaraan dan seluruh administrasi telah diselesaikan. Hal ini juga sudah kami laporkan kepada Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.
Rudy menambahkan, pihaknya terbuka terhadap kritik dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan ke depan.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kalimantan Timur atas polemik yang terjadi.
“Kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kami siap menerima kritik dan saran demi perbaikan ke depan,” ucapnya.
Anggaran Dialihkan ke Sektor Prioritas
Rudy memastikan anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk mobil dinas akan dialihkan ke sektor yang lebih prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kegiatan sosial.
Untuk menunjang aktivitas sehari-hari, ia mengaku tetap dapat menjalankan tugas menggunakan kendaraan pribadi.
“Kami tetap bisa bekerja dengan fasilitas yang ada. Tidak ada kendala,” tegasnya. (A02)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini