Jakarta, Sinata.id – Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) mendesak pemerintah mencopot Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menyusul terjadinya pemadaman listrik massal (blackout) yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Umum PP HIMMAH, Abdul Razak Nasution, yang menilai gangguan kelistrikan berskala besar itu menunjukkan kegagalan manajemen dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional.
“Kami menuntut Dirut PLN Darmawan Prasodjo segera dicopot dan mengundurkan diri dari jabatannya karena dinilai gagal mengelola sektor kelistrikan yang menjadi tulang punggung pelayanan publik,” ujar Abdul Razak kepada wartawan Sinata.id melalui pesan WhatsApp, Kamis (4/6/2026).
Sebelumnya, ratusan massa yang tergabung dalam PP HIMMAH menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pusat PT PLN (Persero), Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Aksi tersebut dipicu oleh pemadaman listrik yang berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat dan sektor perekonomian di berbagai wilayah Sumatera.
Menurut Abdul Razak, peristiwa blackout tidak dapat dianggap sebagai gangguan teknis biasa. Ia menilai insiden tersebut menjadi indikator lemahnya pengelolaan infrastruktur kelistrikan yang seharusnya mampu menjamin pasokan listrik secara berkelanjutan.
“Karena itu, kami meminta pertanggungjawaban penuh dari jajaran pimpinan tertinggi PLN atas peristiwa yang merugikan masyarakat luas ini,” tegasnya.
Soroti Integritas Pimpinan PLN
Selain menyoroti kinerja PLN, Abdul Razak juga menyinggung rekam jejak kepemimpinan Darmawan Prasodjo yang menurutnya pernah dikaitkan dengan polemik “Papa Minta Saham”.
Ia menilai integritas pimpinan perusahaan pelat merah harus menjadi perhatian utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap BUMN strategis.
“Kepemimpinan yang telah tercoreng tidak layak memimpin perusahaan strategis seperti PLN. Kami mendesak adanya pergantian pimpinan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dampak Blackout Dinilai Lumpuhkan Aktivitas Ekonomi
Sekretaris Jenderal PP HIMMAH, Sukri Soleh Sitorus, mengatakan dampak pemadaman listrik tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga mengganggu berbagai aktivitas penting masyarakat.
Menurutnya, selama gangguan listrik berlangsung, banyak pelaku usaha mengalami kerugian akibat terhentinya aktivitas produksi dan pelayanan.
“Usaha mikro hingga sektor industri terdampak. Selain itu, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya juga mengalami gangguan. Kerugian yang ditimbulkan sangat besar,” kata Sukri.
Ia juga menilai permintaan maaf dari manajemen PLN belum cukup untuk menjawab kerugian yang dialami masyarakat.
“Kami berharap ada bentuk tanggung jawab yang jelas kepada masyarakat yang terdampak. Pelayanan publik harus diimbangi dengan akuntabilitas ketika terjadi kegagalan sistem,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan, di antaranya bertuliskan “Copot Dirut PLN Darmawan Prasodjo” dan “Keadilan untuk Masyarakat Sumatera”.
Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat keamanan. Perwakilan massa juga diterima oleh pihak PLN untuk menyampaikan pernyataan sikap dan tuntutan secara resmi.
Perwakilan manajemen PLN, Ardi, menyatakan pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan peserta aksi.
“Kami menghargai aspirasi yang disampaikan dan akan meneruskan seluruh tuntutan tersebut kepada jajaran pimpinan PLN untuk ditindaklanjuti,” ujarnya. (SN27)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini