Info Market CPO
🗓 Update: Senin, 11 Mei 2026 |15:20 WIB |Volume: 0.5K • 0.2K • 2.6K DMI • LOCO NGABANG • LOCO KEMBAYAN • LOCO PARINDU • FOB PALOPO
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K · DMI
15325 15217 (PAA) 15203 - EUP ACC
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · DMI
15325 15217 (PAA) 15203 - EUP ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO NGABANG
14975 14774 (MNA) 14550 (PBI) - EUP ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO KEMBAYAN
14875 14624 (MNA) 14450 (PBI) - EUP ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.5K · LOCO PARINDU
14885 14699 (MNA) 14550 (PBI) 14975 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 2.6K · FOB PALOPO
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • EUP mendominasi pada transaksi DMI dan segmen LOCO
  • Persaingan harga masih cukup ketat antar bidder
  • Masih terdapat lokasi tanpa penawaran
👥Sumber: Internal Market CPO
Model
Hukum & Peristiwa

Polri Bongkar Markas Judol Internasional, DPR: Ancaman Serius bagi Indonesia

polri bongkar markas judol internasional, dpr: ancaman serius bagi indonesia
Para WNA yang ditangkap di markas judi online di Jalan Hayam Wuruk. (detik)

Jakarta, Sinata.id – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengapresiasi langkah Polri dalam membongkar jaringan judi online internasional yang beroperasi di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat.

Pengungkapan kasus tersebut melibatkan 320 warga negara asing (WNA) dan seorang warga negara Indonesia (WNI).

Advertisement

Menurut Habiburokhman, keberhasilan aparat kepolisian mengungkap jaringan judi online internasional menunjukkan komitmen kuat Polri dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian daring.

“Komisi III DPR memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Polri atas keberhasilan pengungkapan perjudian online jaringan internasional yang melibatkan ratusan warga negara asing. Ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat dan ketahanan sosial nasional,” ujar Habiburokhman, Senin (11/5/2026).

Ia menilai praktik judi online tidak lagi tergolong kejahatan konvensional, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan lintas negara yang terorganisir dan memanfaatkan teknologi digital.

Baca Juga  17 Juta Suara Terbuang, Pengamat Minta DPR Konsultasi ke MK

Menurutnya, aktivitas tersebut juga berpotensi memicu tindak pidana lain seperti pencucian uang dan penipuan.

“Penanganannya harus dilakukan secara serius, konsisten, dan menyeluruh agar mata rantai perjudian online dapat diputus,” katanya.

Habiburokhman juga menyebut pemberantasan judi online sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam penguatan reformasi hukum, menjaga stabilitas keamanan nasional, serta menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif.

Ia meminta Polri terus bertindak profesional, transparan, dan tegas dalam menindak para bandar, operator, maupun pihak yang memfasilitasi aktivitas perjudian online.

“Kami mendorong Polri untuk terus menindak pelaku utama tanpa pandang bulu agar memberikan efek jera,” ujarnya.

Selain itu, DPR juga mendorong penguatan sinergi antara Polri dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk pengawasan terhadap sistem keuangan, keimigrasian, dan ruang siber nasional guna mencegah Indonesia dijadikan basis operasional kejahatan digital internasional.

Baca Juga  Impor Beras 1.000 Ton Disorot DPR, Jangan Rugikan Petani!

Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Wira Satya Triputra, menegaskan bahwa pengungkapan jaringan judi online tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri memberantas perjudian, baik daring maupun konvensional.

“Kami memiliki komitmen untuk memberantas tindak pidana perjudian karena sangat merugikan masyarakat dan ekonomi negara,” kata Wira.

Ia juga mengingatkan agar Indonesia tidak menjadi pusat operasional judi online internasional.

“Dengan pengungkapan ini, kami berharap Indonesia tidak menjadi sarang judi online,” tegasnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menilai praktik judi online kini berkembang menjadi kejahatan lintas negara yang semakin kompleks dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Menurutnya, pemberantasan judi online tidak cukup hanya dengan memblokir situs, tetapi juga harus mampu memutus seluruh ekosistem digital yang mendukung operasional perjudian tersebut.

Baca Juga  415 Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Alarm Keras Rusaknya Politik Lokal

“Penanganan judi online harus dilakukan secara terintegrasi lintas sektor, termasuk menelusuri aliran dana dan jaringan komunikasi yang menopangnya,” kata Dave.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama internasional, pengawasan siber, serta edukasi literasi digital dan finansial bagi masyarakat, khususnya generasi muda, agar terhindar dari dampak buruk judi online. (A02)

 

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini