Jakarta, Sinata.id – Pemerintah tengah merampungkan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari upaya pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM), dengan pengumuman resmi direncanakan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pembahasan kebijakan tersebut telah dilakukan melalui rapat lintas kementerian yang berlangsung selama beberapa jam dan melibatkan berbagai pihak untuk menyatukan pandangan sebelum diumumkan ke publik.
Ia menjelaskan, hasil rapat menyepakati bahwa penyampaian kebijakan harus dilakukan secara terpusat guna menjaga konsistensi informasi. Sejumlah kementerian memberikan masukan dalam pembahasan tersebut, namun keputusan akhir dan komunikasi publik akan ditentukan oleh pihak yang memimpin rapat, yakni Kemenko Perekonomian.
“Rapat sudah dilakukan dan cukup panjang, kami sepakat penyampaiannya satu pintu agar tidak ada perbedaan informasi,” ujar Tito di Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Menurut Tito, skema WFH bukan kebijakan baru karena pernah diterapkan secara luas saat pandemi Covid-19, termasuk dengan pembatasan kehadiran pegawai di kantor. Pengalaman tersebut dinilai menjadi dasar kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan kembali kebijakan serupa.
Ia menambahkan, pemerintah daerah pada prinsipnya juga siap mengikuti kebijakan tersebut, meski diperlukan penyesuaian di lapangan, terutama bagi daerah yang memiliki kepala daerah baru. Namun, layanan publik yang bersifat esensial seperti transportasi, layanan kesehatan, dan kebersihan dipastikan tetap berjalan.
Rencana penerapan WFH ini muncul sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam menekan konsumsi energi di tengah tekanan global, termasuk dampak konflik internasional yang berpotensi memengaruhi ketersediaan dan harga BBM di dalam negeri. (A58)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini