Info Market CPO
🗓 Update: Rabu, 13 Mei 2026 |18:41 WIB |Volume: 0.5K • 0.5K • 0.2K • 2.6K DMI • DMI • LOCO PARINDU • FOB PALOPO
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K · DMI
14975 14918 (AGM) 14907 (PAA) 15100 EUP ACC
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · DMI
14975 14918 (AGM) 14907 (PAA) 15100 EUP ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
14535 14399 (MNA) 14400 (PBI) 14750 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 2.6K · FOB PALOPO
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • EUP mendominasi transaksi DMI Persaingan harga masih cukup kompetitif antar bidder Tender LOCO PARINDU berakhir WD Tender FOB PALOPO belum terdapat bidder
👥Sumber: Internal Market CPO
Model
Nasional

Menkeu Purbaya Dinilai Beri Angin Segar ke Industri Rokok

menteri keuangan purbaya yudhi sadewa dinilai tepat tak menaikkan cukai rokok 2026. indef menyebut kebijakan ini selamatkan jutaan pekerja.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (RRI)

Sinata.id — Keputusan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang tidak menaikkan tarif cukai rokok pada tahun 2026 menuai sorotan tajam. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menilai langkah Menteri Keuangan tersebut menjadi sinyal keberpihakan pemerintah terhadap keberlangsungan industri hasil tembakau yang hingga kini masih menjadi penopang jutaan tenaga kerja.

“Langkah Pak Purbaya menurut saya sudah tepat. Kalau pun ada kenaikan, saya menduga nilainya akan lebih rendah dari rata-rata 10 persen yang berlaku dalam dua tahun terakhir. Ini bisa menjadi kabar baik bagi industri rokok,” ujar Tauhid, Selasa (30/9/2025).

Advertisement

Tauhid menegaskan, kebijakan cukai tidak semata-mata terkait penerimaan negara atau aspek kesehatan publik, tetapi juga menyangkut keberlanjutan industri padat karya.

Baca Juga  Menkeu Tegaskan Kebijakan Tepat Dapat Angkat Daya Beli

Menurutnya, jika pemerintah terlalu agresif menaikkan tarif cukai, dampaknya justru berbalik arah, produksi turun, konsumsi masyarakat bergeser ke kelas bawah, dan rokok ilegal kian merajalela.

“Fenomena rokok ilegal ini ibarat gunung es. Data resmi menyebutkan sekitar 5–7 persen, tapi di lapangan bisa jauh lebih besar. Kalau tidak ditangani, negara justru yang rugi karena penerimaan cukai hilang,” jelasnya.

Sektor sigaret kretek tangan (SKT) juga disebut sebagai bagian krusial yang harus dilindungi pemerintah. Industri berbasis tenaga kerja manual ini menjadi tulang punggung perekonomian di Jawa Timur dan beberapa wilayah lain.

“Lebih dari 800 perusahaan kecil menggantungkan hidup di sektor SKT. Meski porsinya di pasar kecil, produksinya justru meningkat dalam empat tahun terakhir. Ini jelas butuh perlindungan,” tambah Tauhid.

Baca Juga  Sudah Pensiun Tapi Masih Berkuasa, Eks Sekjen Kemnaker Disorot KPK

Indef menilai pemerintah perlu menata ulang kebijakan tarif cukai agar lebih proporsional antar-golongan, sekaligus memperkuat pengawasan distribusi rokok ilegal.

“Cukai rokok setiap tahun menyumbang lebih dari Rp220 triliun untuk APBN. Artinya, sektor ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Pemerintah harus memastikan industri tetap bertahan, sambil tetap mengutamakan aspek kesehatan masyarakat,” pungkas Tauhid. (A46)


sumber: republika

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini