Info Market CPO
🗓 Update: Kamis, 7 Mei 2026 |18:20 WIB |Volume: 0.5K • 0.2K • 1K DMI • LOCO PARINDU • LOCO LUWU
HARGA CPO (WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K · DMI
15222 15200 (IMT) 15220 (AGM) 15350 - WD
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · DMI
15222 15200 (IMT) 15220 (AGM) 15350 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
14782 14455 (MNA) 14600 (PBI) 15000 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
15100 14693 14800 15275 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 1K · LOCO LUWU
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • Harga relatif stabil pada transaksi DMI
  • Selisih harga antar bidder sangat tipis
  • Masih terdapat lokasi tanpa penawaran
👥Sumber: Internal Market CPO
Advertisement
Model
Hukum & Peristiwa

Nama Dirjen Bea Cukai Muncul di Dakwaan Kasus Suap Impor Rp61,3 Miliar

nama dirjen bea cukai muncul di dakwaan kasus suap impor rp61,3 miliar
Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama. (detik)

Jakarta, Sinata.id – Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, ikut terseret dalam kasus dugaan suap pengurusan impor barang yang sedang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Nama Djaka muncul dalam surat dakwaan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap bos Blueray Cargo Group, John Field, bersama dua terdakwa lainnya, yakni Dedy Kurniawan Sukolo dan Andri.

Advertisement

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan DJBC, Budi Prasetiyo, mengatakan pihaknya tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan tidak akan mengomentari substansi perkara yang telah memasuki tahap persidangan.

“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Karena perkara ini sudah masuk tahap persidangan, kami tidak berkomentar mengenai substansi perkara,” ujar Budi dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).

Baca Juga  Kajari dan Kasi Pidsus Karo Diperiksa Dugaan Intimidasi Amsal Sitepu, Kejati Sumut Klarifikasi

Nama Dirjen Bea Cukai Disebut dalam Dakwaan

Dalam dokumen dakwaan jaksa KPK, Djaka disebut menghadiri pertemuan sejumlah pejabat DJBC dengan pengusaha kargo di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Juli 2025.

Selain Djaka, pertemuan itu juga dihadiri pejabat DJBC lainnya, seperti Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan Sianipar.

Pertemuan tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan barang impor milik Blueray Cargo yang mengalami peningkatan jalur merah dan kendala dwelling time di pelabuhan.

Jaksa menyebut, setelah komunikasi dilakukan dengan sejumlah pejabat DJBC, proses pengeluaran barang impor Blueray Cargo menjadi lebih mudah dan mendapat pengawasan langsung dari beberapa pejabat terkait.

Dugaan Aliran Uang hingga Fasilitas Mewah

Dalam dakwaan terungkap, para terdakwa diduga memberikan uang dalam bentuk dolar Singapura secara bertahap sejak Juli 2025 hingga Januari 2026.

Baca Juga  Dua Jambret Warga Sibolga Dibekuk di Kalangan, Polisi Sita Motor dan Uang Tunai

Total uang yang diduga diberikan mencapai Rp61,3 miliar. Selain itu, terdapat fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1,8 miliar.

Pemberian uang disebut dilakukan di berbagai lokasi, mulai dari kantor DJBC, restoran di kawasan Kelapa Gading, hotel di Jakarta, hingga Bali.

Jaksa KPK menilai tindakan tersebut melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a dan Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Bermula dari Pertemuan di Restoran

Kasus ini bermula pada Mei 2025 ketika John Field bertemu Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC, Rizal, di sebuah restoran di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Pertemuan kemudian berlanjut pada Juni 2025 di kantor DJBC Rawamangun, Jakarta Timur. Dalam pertemuan itu, John diperkenalkan kepada Orlando Hamonangan Sianipar oleh Sisprian Subiaksono.

Baca Juga  Dugaan Korupsi Penyertaan Modal Perumda Tirtauli Rp86 Miliar Disorot, Ini Temuannya

Selanjutnya, pada Agustus 2025, John kembali bertemu Orlando untuk menyampaikan keluhan terkait meningkatnya barang impor Blueray Cargo yang masuk jalur merah.

Dalam proses berikutnya, dokumen impor disebut dimodifikasi agar tidak dianggap berisiko tinggi sehingga mempermudah proses pengeluaran barang.

Hingga kini, proses persidangan kasus dugaan suap impor tersebut masih berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. (A02)

 

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini