Info Market CPO
🗓 Update: Kamis, 7 Mei 2026 |18:20 WIB |Volume: 0.5K • 0.2K • 1K DMI • LOCO PARINDU • LOCO LUWU
HARGA CPO (WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K · DMI
15222 15200 (IMT) 15220 (AGM) 15350 - WD
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · DMI
15222 15200 (IMT) 15220 (AGM) 15350 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
14782 14455 (MNA) 14600 (PBI) 15000 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
15100 14693 14800 15275 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 1K · LOCO LUWU
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • Harga relatif stabil pada transaksi DMI
  • Selisih harga antar bidder sangat tipis
  • Masih terdapat lokasi tanpa penawaran
👥Sumber: Internal Market CPO
Hukum & Peristiwa

ICW Laporkan Kepala BGN ke KPK, Dugaan Korupsi Sertifikasi Halal MBG Capai Rp49,5 Miliar

wana alamsyah (kiri) dan zararah azhim syah (kanan) dari icw melaporkan kepala bgn dadan hindayana dan sebuah perusahaan ke kpk atas dugaan korupsi jasa sertifikasi halal di sppg, kamis (7/5/2026).
Wana Alamsyah (kiri) dan Zararah Azhim Syah (kanan) dari ICW melaporkan Kepala BGN Dadan Hindayana dan sebuah perusahaan ke KPK atas dugaan korupsi jasa sertifikasi halal di SPPG, Kamis (7/5/2026). (Foto: bbc)

“Kami menduga pekerjaan utama disubkontrakkan ke pihak lain, padahal dalam ketentuan pengadaan tidak diperbolehkan,” ujar Wana. 

Staf Divisi Investigasi ICW, Zararah Azhim Syah menyebut total nilai empat paket pengadaan sertifikasi halal MBG mencapai Rp141,7 miliar untuk 4.000 pekerjaan.

Advertisement

Sementara tarif batas atas sertifikasi halal menurut ketentuan BPJPH sekitar Rp23,05 juta per sertifikasi. 

Dari perbandingan tersebut, ICW menduga terdapat penggelembungan harga hingga Rp49,5 miliar. 

Hingga kini, Kepala BGN Dadan Hindayana belum memberikan tanggapan terkait laporan tersebut.

Sementara Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S Deyang mengaku tidak mengetahui detail pengadaan yang dipersoalkan. 

ICW juga menyoroti berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG, mulai dari dugaan penggelembungan harga bahan pangan, transparansi anggaran rendah, hingga indikasi konflik kepentingan dalam pengelolaan dapur MBG. (A08)

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini