Jakarta, Sinata.id – Menjelang Ramadan, sorotan terhadap kondisi daya beli masyarakat kembali menguat. Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono menilai kemampuan masyarakat dalam membeli kebutuhan pokok belum sepenuhnya pulih.
Karena itu, Riyono menegaskan, agar negara, terutama Perum Bulog, tidak boleh pasif dan hanya menjadi pengamat situasi.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan ketersediaan serta kestabilan harga pangan, khususnya beras, benar-benar terjaga.
Ramadan, kata dia, kerap dimanfaatkan segelintir pihak untuk meraup keuntungan di tengah lemahnya pengawasan. Jika kondisi ini dibiarkan, pola kenaikan harga yang berulang tiap tahun akan kembali membebani masyarakat.
“Jangan sampai lengah. Ini pola lama yang terus terjadi ketika pengawasan melemah,” ujar Riyono, Rabu (18/2/2026).
Data terbaru menunjukkan, stok beras nasional yang dilaporkan Bulog hingga awal Februari 2026 mencapai 3,2 juta ton. Namun situasi berbeda terlihat pada komoditas minyak goreng, yang realisasi produksinya baru menyentuh 20 persen dari target nasional sebesar 700 ribu ton.
Bagi Riyono, angka-angka tersebut tak boleh berhenti sebagai bahan paparan semata. Ia mengingatkan bahwa stok yang belum ideal, distribusi yang tidak merata, serta harga yang berpotensi tak terkendali merupakan kombinasi rawan menjelang bulan puasa. “Perhatian serius harus diberikan sampai sehari sebelum Ramadan,” tegas politisi PKS itu.
Legislator asal Jawa Tengah tersebut menambahkan, persoalan pangan bukan hanya soal ketersediaan barang, tetapi juga menyangkut distribusi dan pengawasan harga, terutama di wilayah yang mengalami defisit pasokan. Tanpa perbaikan rantai distribusi, lonjakan harga dinilai tinggal menunggu waktu.
Ia meminta pengawasan dilakukan merata, baik di pasar modern maupun pasar tradisional. Wilayah yang kekurangan pasokan, lanjutnya, harus menjadi prioritas penanganan, bukan justru menjadi ruang spekulasi.
Riyono juga menyinggung peran negara yang menurutnya kerap melemah ketika berhadapan dengan kepentingan pasar dan korporasi. Padahal, sektor pangan merupakan sektor strategis yang seharusnya berada dalam kendali negara, bukan sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar.
Ia menegaskan, komoditas pangan tidak boleh dikuasai oknum, terlebih bergantung pada produk impor. Satgas Pangan, katanya, harus memperketat pengawasan agar negara tidak justru terlihat mengambil keuntungan dari kesulitan rakyat.
Sebagai solusi, Riyono mengusulkan tiga langkah utama untuk menjaga stabilitas harga. Pertama, Bulog harus menjamin stok aman dan distribusi merata di setiap pulau besar.
Kedua, Satgas Pangan perlu melakukan pemantauan harga secara harian di pasar-pasar tradisional utama. Ketiga, pemerintah wajib menindak tegas pelanggaran harga yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Ia pun kembali menekankan pentingnya kehadiran Bulog secara nyata di pasar rakyat, bukan sekadar dalam laporan administratif. Pengawasan harus diperketat dan harga dikendalikan dengan presisi agar masyarakat tidak kembali menanggung dampak kelalaian negara. (A18)
Sumber: Parlementaria
Jadilah yang pertama berkomentar di sini