Washington DC, Sinata.id — Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kini memicu manuver diplomasi baru dari Amerika Serikat. Washington mendesak Korea Selatan untuk ikut turun tangan membantu mengamankan Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi urat nadi perdagangan minyak dunia.
Permintaan itu disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun pada Senin (16/3/2026). Washington meminta Seoul berkontribusi menjaga stabilitas kawasan sekaligus membantu memulihkan arus perdagangan minyak global yang terganggu akibat konflik.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pemerintah Korea Selatan, Rubio menegaskan pentingnya kerja sama internasional untuk menjaga keamanan jalur pelayaran tersebut.
“Kerja sama antarnegara saat ini lebih penting dari sebelumnya untuk menjamin keamanan jangka panjang di Selat Hormuz serta menstabilkan ekonomi global dan harga minyak,” demikian isi pernyataan yang dikutip dari pemerintah Seoul, Selasa (17/3/2026).
Selat Hormuz selama ini dikenal sebagai salah satu jalur distribusi energi paling vital di dunia. Jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab itu menjadi rute utama pengiriman minyak dari Timur Tengah ke pasar global.
Namun eskalasi konflik di kawasan tersebut membuat lalu lintas kapal tanker terganggu, bahkan sempat memicu kekhawatiran bahwa jalur energi dunia bisa lumpuh total.
Gangguan di Hormuz menjadi ancaman serius bagi banyak negara pengimpor minyak, termasuk Korea Selatan yang sangat bergantung pada energi dari Timur Tengah.
Data perdagangan menunjukkan hampir 70% impor minyak Korea Selatan melewati Selat Hormuz, menjadikan stabilitas jalur tersebut sangat penting bagi keamanan energi negara itu.
Dorongan Washington kepada Seoul juga menjadi bagian dari upaya lebih luas pemerintahan Donald Trump untuk membentuk koalisi internasional yang bertugas menjaga keamanan pelayaran di kawasan Teluk.
Amerika Serikat sebelumnya juga meminta sejumlah negara lain, termasuk Jepang, Inggris, hingga Prancis, untuk mengirim kapal perang guna mengawal kapal tanker minyak yang melintas di wilayah tersebut.
Namun respons sekutu sejauh ini masih cenderung hati-hati. Beberapa negara mempertimbangkan aspek hukum, politik domestik, serta risiko terseret lebih jauh ke dalam konflik Iran.
Pemerintah Korea Selatan sendiri belum mengambil keputusan final terkait permintaan tersebut. Seoul menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Washington sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
“Keputusan mengenai respons terhadap permintaan sekutu adalah isu penting. Kami akan bertindak sesuai konstitusi dan hukum,” kata Cho Hyun dalam pernyataan terpisah kepada parlemen.
Di Korea Selatan, pengerahan pasukan ke luar negeri memang memerlukan persetujuan parlemen, sehingga setiap keputusan militer harus melalui proses politik yang cukup panjang. [a46]
Jadilah yang pertama berkomentar di sini