Info Market CPO
🗓 Update: Selasa, 5 Mei 2026 |14:54 WIB |Volume: 0.5K • 0.3K • 0.2K DMI • LOCO NGABANG • LOCO PARINDU • LOCO KEMBAYAN • LOCO LUWU
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K · DMI
15625 15418 15400 - EUP ACC
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · DMI
15625 15418 15400 - EUP ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO NGABANG
15260 14693 14800 15275 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
15100 14693 14800 15275 - WD
N13 N4 (N13)
Vol: 0.3K · LOCO KEMBAYAN
15075 14693 14700 15175 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 0.5K · LOCO LUWU
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • EUP mendominasi pada transaksi DMI
  • Segmen LOCO masih dalam tekanan harga
  • Belum ada transaksi pada beberapa titik lokasi
👥Sumber: Internal Market CPO
Advertisement
Model
Nasional

Amran Sulaiman Beberkan Penyebab Harga Beras Masih Tinggi

harga beras masih tinggi, menteri pertanian amran sulaiman menegaskan pemerintah akan menindak pihak-pihak yang memainkan harga.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan menindak pihak-pihak yang memainkan harga beras. (Ilustrasi)

Sinata.idMenteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran Sulaiman, akhirnya angkat bicara soal mahalnya harga beras di pasaran. Ia menegaskan, lonjakan harga bukan disebabkan kebijakan pemerintah yang menugaskan Bulog menyerap beras petani, melainkan akibat ulah para pemain di rantai pasok yang sengaja memainkan harga demi keuntungan pribadi.

Amran menegaskan bahwa lonjakan harga tersebut bukan akibat kebijakan penyerapan beras oleh Bulog. Menurutnya, justru langkah itu adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap petani lokal.

Advertisement

“Perintah Bapak Presiden Prabowo itu agar gabah dibeli Rp6.500 per kilogram. Tapi Bulog hanya mampu menyerap sekitar 8 persen dari total produksi nasional, bukan semuanya seperti yang dikira sebagian pihak,” ujar Amran, dikutip Kamis (24/10/2025).

Baca Juga  HNW Desak Pemerintah Segera Realisasikan Ditjen Pesantren

Baca Juga: Mulai 2026, Guru Honorer Terima Insentif Rp400 Ribu per Bulan!

Bulog Hanya Kuasai 8 Persen, Sisanya Dipegang Swasta

Amran menjelaskan, hingga 20 Oktober 2025, Bulog telah menyerap 3,002 juta ton beras dari dalam negeri. Jumlah itu hanya setara 8,74 persen dari total produksi nasional yang diperkirakan mencapai 34,34 juta ton.

Sisanya, 92 persen, dikuasai oleh pihak swasta. Karena itu, ia menilai tidak adil jika kenaikan harga beras dituding sebagai akibat dari kebijakan penyerapan pemerintah.

Permainan di Tengah Rantai Pasok

Lebih jauh, Amran menyebut faktor utama di balik naiknya harga beras adalah ulah para “middle man” atau pemain di rantai pasok yang mengambil keuntungan berlebih.

Baca Juga  DPR Apresiasi Kementan Gagalkan Penyelundupan Bawang Ilegal

“Masalahnya ada di tengah. Ada pihak yang memainkan harga dan tidak punya semangat merah putih. Ini sama seperti kasus minyak goreng dulu, pasokan cukup, tapi harga tetap naik,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa berdasarkan data FAO dan BPS, produksi beras Indonesia tahun ini justru tergolong tinggi. Artinya, masalah bukan pada stok, melainkan pada distribusi dan perilaku spekulan yang mempermainkan harga.

Pemerintah Siap Bertindak Tegas

Amran menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap oknum yang bermain dalam rantai pasok pangan.

“Sekarang sudah ada buktinya. Bukan omongan kosong. Kasus pupuk saja ada puluhan tersangka, untuk beras ada 41. Kita tidak main-main, semua ditindak,” ucapnya.

Baca Juga  Geledah Rumah Eks Menteri LH dan Kehutanan, Kejagung Sita Sejumlah Dokumen

Menurutnya, Presiden Prabowo telah memberi arahan agar seluruh komoditas pangan strategis dijaga stabilitasnya, baik dari sisi stok maupun harga di masyarakat.

Harga Beras Mulai Turun, Situasi Mulai Membaik

Data terbaru Panel Harga Pangan menunjukkan adanya perbaikan. Pada awal September, hanya 98 kabupaten/kota yang harga beras premiumnya sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi).

Namun hingga minggu ketiga Oktober, jumlahnya meningkat 16,32 persen menjadi 114 kabupaten/kota.

Hal serupa juga terjadi pada beras medium: dari 252 kabupaten/kota di awal September, kini naik menjadi 290 kabupaten/kota yang sudah sesuai HET — peningkatan 15,07 persen. [zainal/a46]

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini