Dalam rekomendasinya, Aliansi Daulat Sumatera mendesak seluruh gubernur di Sumatera dan Pemerintah Pusat untuk segera menggelar pertemuan khusus guna merumuskan solusi penyelamatan ekologis Sumatera secara terintegrasi.
Mereka juga meminta adanya pengakuan hukum penuh terhadap wilayah kelola rakyat, masyarakat adat, dan komunitas lokal, serta pencabutan izin konsesi industri besar yang dinilai merusak lingkungan.
Selain itu, aliansi menegaskan pentingnya menjadikan keadilan ekologis sebagai landasan utama kebijakan pembangunan, memperkuat penegakan hukum lingkungan, serta memandang Sumatera sebagai satu kesatuan ekologis, bukan sekadar wilayah administratif.
Aliansi juga mendorong pemulihan ekosistem penting secara masif dan terpadu, termasuk kawasan gambut, hutan mangrove, dan daerah aliran sungai di seluruh Sumatera.
Deklarasi ini menjadi penanda menguatnya konsolidasi gerakan masyarakat sipil di Sumatera dalam menghadapi ancaman kerusakan lingkungan yang dinilai semakin serius dari tahun ke tahun. (A08)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini