Jakarta, Sinata.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meninjau langsung Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara di Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kelancaran arus logistik nasional sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan kepabeanan di tengah meningkatnya volume impor yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok.
Dalam peninjauan itu, Menkeu menerima laporan mengenai adanya penumpukan dokumen dan kontainer yang berdampak pada meningkatnya waktu tunggu (dwelling time) di pelabuhan.
Menurutnya, jumlah dokumen yang harus diproses sebelumnya mencapai sekitar 3.000 kontainer. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang dan pasokan bahan baku bagi pelaku usaha.
Meski jumlah antrean dokumen telah berkurang menjadi sekitar 2.500 kontainer, Menkeu menilai diperlukan langkah tambahan untuk mempercepat proses pelayanan. Salah satu upaya yang diminta adalah penambahan personel serta penerapan layanan selama 24 jam dengan sistem kerja bergiliran.
Selain persoalan administrasi, Menkeu juga menyoroti masih adanya kontainer yang belum dikeluarkan oleh importir meskipun proses kepabeanannya telah selesai. Kondisi tersebut menyebabkan penumpukan barang di area pelabuhan dan mengurangi kapasitas penyimpanan yang tersedia.
Untuk mengatasi persoalan itu, Kementerian Keuangan tengah mengkaji penyempurnaan regulasi terkait pengelolaan kontainer yang berada terlalu lama di pelabuhan. Kajian tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
Pemerintah juga akan mengevaluasi batas waktu dwelling time yang dianggap wajar sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan lanjutan.
Menkeu menegaskan bahwa langkah tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi sistem logistik nasional serta memastikan pelabuhan dapat berfungsi optimal sebagai pusat distribusi barang.
Ia menambahkan, peningkatan aktivitas impor yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan pelayanan logistik yang cepat dan efektif agar tidak menimbulkan hambatan bagi dunia usaha.
Kementerian Keuangan, lanjutnya, akan terus memantau perkembangan di Pelabuhan Tanjung Priok dan menyiapkan berbagai langkah penyesuaian, termasuk kemungkinan redistribusi sumber daya manusia, guna mempercepat pelayanan dan menurunkan dwelling time.
Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap kelancaran arus barang, terutama bahan baku industri, dapat terus terjaga sehingga mendukung aktivitas ekonomi nasional. (A18)
Sumber: Kemenkeu
Jadilah yang pertama berkomentar di sini