Pematangsiantar, Sinata.id – Seleksi terbuka (Selter) pejabat di lingkungan Pemko Pematangsiantar kini tak lagi dipandang sebagai ajang adu kompetensi. Sebaliknya, proses ini mulai dicurigai hanya sebagai formalitas untuk melegitimasi nama-nama yang telah “dipersiapkan” sejak awal.
Sorotan tajam mengarah kepada Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi. Ia diduga tidak menjadikan Selter sebagai mekanisme objektif berbasis kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, melainkan sekadar prosedur administratif.
Indikasi itu semakin menguat saat Wesly Silalahi melayat ke Kota Medan, sebagaimana dipublikasikan melalui akun Facebook resmi Pemko Pematangsiantar. Dalam kunjungan ke rumah duka almarhum Mayjen TNI (Purn) Haposan Silalahi di kawasan Medan Helvetia, Minggu (3/5/2026), ia tidak sendiri.
Paling mengejutkan adalah, walikota didampingi oleh tujuh peserta Selter. Mereka adalah Fidelis Sembiring, Subrata Tobing, Charles P. Siregar, Heryanto Siddik, Sudarsono Sipayung, Syaiful Rizal, dan Rilan Syakban Pohan, 6 di antaranya berlatar belakang STPDN. Sementara Kepala OPD defenitif, tidak ada satu orang pun yang ikut mendampingi Walikota.
“Kehadiran para peserta seleksi dalam agenda nonformal kepala daerah ini bukan sekadar kebetulan. Di mata publik, ini terbaca sebagai sinyal kuat adanya kedekatan khusus. Bahkan, tidak sedikit yang menilai, inilah potret nyata bahwa pemenang Selter telah “dikunci” sejak awal,” kata Ketua Institute Law and Justice (ILAJ), Fawer Sihite, pada Senin (4/5/2026)
Dugaan tersebut bukan tanpa dasar. Sejumlah kejanggalan dalam proses seleksi mulai terkuak. Salah satunya terkait syarat mendasar: pengalaman minimal lima tahun pada instansi yang dilamar.
“Namun, fakta di lapangan justru berbanding terbalik. Beberapa peserta yang diduga tidak memenuhi syarat tersebut justru melenggang mulus, bahkan menduduki posisi nilai Penulisan Makalah tertinggi,” ujarnya.
Nama Heryanto Siddik, misalnya, muncul sebagai peraih nilai tertinggi untuk jabatan Inspektur Daerah, meski baru beberapa bulan berada di instansi terkait. Ia mengungguli kandidat lain yang telah puluhan tahun berkarier di bidang tersebut.
Hal serupa terjadi pada posisi Kepala Dinas Pendidikan. Syaiful Rizal menempati posisi teratas, meskipun rekam jejaknya di dunia pendidikan dipertanyakan. Ia mampu mengalahkan kandidat yang memiliki latar belakang kuat, mulai dari guru, kepala sekolah, Pengawas hingga pejabat struktural di dinas pendidikan.
Demikian dengan Rilan Pohan. Lolos dan meraih nilai tinggi meski diduga belum pernah berkarir di dinas yang ditujuhnya.
Sementara di Dinas Kesehatan, Sudarsono Sipayung, yang bukan berlatarbelakang medis, justru mengalahkan Marojahan Nainggolan seorg dokter, dan pernah menjabat.
Tak berhenti di situ, sumber internal juga mengungkap adanya dugaan ketidaksesuaian dokumen, termasuk SKP, dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Bahkan, muncul indikasi adanya dokumen yang validitasnya diragukan, namun tetap diloloskan.
Jika semua ini benar, maka Selter bukan lagi soal meritokrasi, melainkan skenario yang telah disusun rapi. Proses seleksi hanya menjadi panggung, sementara hasilnya sudah ditentukan di balik layar.
Ini bukan sekadar persoalan prosedur, tetapi menyangkut integritas pemerintahan. Jabatan publik seharusnya diisi oleh mereka yang kompeten, bukan mereka yang dekat.
Jika kepercayaan publik terus dipermainkan, maka yang rusak bukan hanya sistem, tetapi juga harapan masyarakat terhadap keadilan dalam birokrasi. (SN7)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini