Tokyo, Sinata.id – Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Tokyo, Amzul Rifin, menegaskan perlunya penyesuaian program pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi Indonesia yang menyasar diaspora di Jepang.
Menurutnya, program tersebut harus lebih fokus pada kebutuhan riil komunitas, khususnya dalam penguatan pendidikan agama dan Bahasa Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan saat menerima kunjungan sejumlah akademisi dan pegiat sosial, termasuk Ketua Dompet Dhuafa Japan, dalam pertemuan di Tokyo awal Maret 2026.
Amzul menyoroti tantangan utama yang dihadapi diaspora, terutama generasi muda. Ia menyebut banyak anak Indonesia di Jepang yang mulai kehilangan kemampuan berbahasa ibu.
Dalam keseharian, mereka lebih dominan menggunakan bahasa Jepang, bahkan saat berinteraksi dengan sesama warga Indonesia.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengikis identitas kebangsaan jika tidak diantisipasi sejak dini.
“Penguatan Bahasa Indonesia dan nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila perlu menjadi fokus utama,” ujarnya.
Selain bahasa, kebutuhan terhadap pendidikan agama juga dinilai mendesak. Dengan jumlah diaspora Indonesia yang mencapai ratusan ribu jiwa, mayoritas beragama Islam—akses terhadap pendidikan keislaman masih terbatas.
Amzul menekankan pentingnya program Pendidikan Islam Dasar, termasuk penguatan akidah dan akhlak bagi anak-anak diaspora.
Di sisi lain, pembelajaran tahsin Al-Qur’an juga menjadi kebutuhan yang banyak diminati oleh komunitas Muslim Indonesia di Jepang.
Ia menilai, program pengabdian masyarakat ke depan harus dirancang lebih terarah dan berkelanjutan, bukan sekadar formalitas kerja sama.
KBRI Tokyo, lanjutnya, membuka peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga sosial yang mampu menghadirkan program konkret.
Fokusnya mencakup penguatan Bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, serta pemahaman dasar keislaman.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga identitas generasi muda diaspora sekaligus membentuk karakter yang religius dan tetap berakar pada nilai-nilai kebangsaan Indonesia. (A18)
Sumber: Situs Kemenag
Jadilah yang pertama berkomentar di sini