Padang, Sinata.id – Anggota Komisi I DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menyoroti memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang dinilai berpotensi memicu eskalasi konflik lebih luas di kawasan Timur Tengah. Ia menegaskan Indonesia harus tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Menurut Syahrul, Indonesia sejak awal menempatkan diri sebagai negara yang tidak berpihak pada kekuatan blok mana pun. Sikap tersebut, kata dia, harus tetap menjadi pijakan dalam merespons berbagai dinamika geopolitik global, termasuk ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
“Indonesia merupakan negara non-blok dan secara konstitusi juga menolak segala bentuk penjajahan. Karena itu, kita harus melihat konflik ini secara objektif dengan berlandaskan hukum internasional,” kata Syahrul pada pertemuan Komisi I DPR RI dengan jajaran TNI di Markas Komando Kodam XX Tuanku Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat, Jumat (6/3/2026).
Politikus Fraksi PKS itu juga mempertanyakan dasar legitimasi serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Ia menilai tindakan tersebut tidak disertai mandat dari lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Tidak ada legitimasi dari PBB atau lembaga internasional lainnya. Ini menjadi pertanyaan besar. Bahkan di dalam negeri Amerika sendiri muncul pandangan publik yang menilai konflik ini lebih banyak untuk mengamankan kepentingan Israel,” ujarnya.
Syahrul menilai situasi di kawasan Timur Tengah berpotensi semakin memanas dan berlangsung dalam waktu panjang. Hal itu, menurutnya, dipicu oleh dinamika politik di Iran, termasuk setelah wafatnya pemimpin tertinggi negara tersebut, Ali Khamenei.
Baca juga: Perang Menginjak Hari ke‑8: Serangan Gabungan AS‑Israel Hantam Iran, Korban Tewas Capai Ribuan Jiwa
Ia mengatakan Iran terus melancarkan serangan balasan, bahkan menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Kondisi tersebut menunjukkan potensi konflik yang dapat meluas.
“Iran tidak berhenti melakukan serangan balasan. Bahkan sasaran mereka adalah pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. Ini menandakan konflik bisa berkembang lebih luas,” ujarnya.
Terkait perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, Syahrul memastikan pemerintah telah memiliki mekanisme penanganan melalui Kementerian Luar Negeri. Prosedur tetap, termasuk koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), telah disiapkan untuk menghadapi situasi darurat.
“Sudah ada SOP ketika terjadi konflik atau kondisi darurat di suatu negara. WNI selalu diminta berkoordinasi dengan KBRI, termasuk jika sewaktu-waktu diperlukan proses evakuasi,” jelasnya.
Lebih jauh, Syahrul menilai konflik tersebut dapat menjadi pelajaran strategis bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian nasional. Ia mencontohkan Iran yang tetap mampu bertahan meski menghadapi embargo internasional selama puluhan tahun.
“Iran sudah lama diembargo, tetapi tetap mampu bertahan. Bahkan mereka bisa mengembangkan teknologi pertahanan yang cukup mengejutkan dunia,” katanya.
Menurut Syahrul, ada tiga sektor utama yang harus dikuasai sebuah negara agar memiliki kekuatan nasional yang kuat, yakni ketahanan pangan, produksi obat-obatan, serta industri pertahanan.
“Jika sebuah negara mampu memproduksi pangan, obat-obatan, dan persenjataan secara mandiri, maka negara tersebut akan memiliki kekuatan yang kokoh,” tegasnya.(A18)
Sumber: Parlementaria
Jadilah yang pertama berkomentar di sini