Jakarta, Sinata.id – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis bersama jajaran ulama dan tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026) malam. Pertemuan tersebut difokuskan untuk menyosialisasikan keterlibatan Indonesia dalam forum internasional Board of Peace (BoP) di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah.
Dalam forum dialog tersebut, Presiden memaparkan bahwa keanggotaan Indonesia di BoP bukan merupakan keputusan instan, melainkan hasil komunikasi panjang dengan para pemimpin negara di kawasan Teluk. Langkah ini menandai pergeseran strategi diplomasi Indonesia dari posisi eksternal menjadi perjuangan dari dalam sistem (struggle from within).
Komitmen Konstitusi dan Solusi Dua Negara
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy, yang hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa Presiden menjamin langkah diplomasi ini tetap berada dalam koridor Pembukaan UUD 1945. Fokus utama Indonesia adalah mendorong terciptanya solusi dua negara (two-state solution) yang berdaulat.
“Beliau menegaskan komitmen pada tujuan awal, yaitu terciptanya dua negara yang berkoeksistensi secara damai, yakni negara Palestina merdeka dan Israel,” ujar Muhadjir usai pertemuan.
Muhadjir menambahkan, upaya mewujudkan Palestina merdeka telah tercantum secara eksplisit dalam poin ke-19 dan 20 pada perjanjian 20 poin forum BoP. Hal ini diklaim telah mendapat kesepakatan dan dukungan dari para tokoh agama yang hadir.
Baca: Prabowo Pimpin Rapat Kesiapan Pangan dan Energi Jelang Lebaran
Instrumen Deeskalasi Konflik Iran-AS-Israel
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai posisi Indonesia di BoP dapat menjadi instrumen penting untuk meredam ketegangan yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Ia mengusulkan agar Indonesia menggunakan pengaruhnya dalam forum tersebut untuk menekan terjadinya gencatan senjata.
“Indonesia bisa menyatakan bahwa agenda-agenda BoP ditangguhkan (on hold) sampai ada pembicaraan konkret mengenai deeskalasi dan perdamaian dari perang yang sedang terjadi terkait dengan Iran,” kata Yahya.
Respons Terhadap Kritik Publik
Di sisi lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) sekaligus Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana, Nusron Wahid, menyatakan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik masyarakat mengenai keanggotaan Indonesia di forum tersebut.
Nusron menegaskan bahwa pemerintah akan membuktikan secara faktual bahwa jalur diplomasi jauh lebih efektif dibandingkan konfrontasi militer. “Pemerintah tidak antikritik, kita mendengarkan sambil mencermati keadaan. Namun, kita akan buktikan bahwa diplomasi adalah jalan terbaik untuk perdamaian, bukan peperangan,” tegas Nusron.
Pertemuan ini berakhir dengan kesepahaman antara pemerintah dan para tokoh Islam untuk terus mengawal peran aktif Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagaimana amanat konstitusi. (A58)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini