Jakarta, Sinata.id — Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengumumkan bahwa sekitar 8.000 personel militer telah disiapkan untuk kemungkinan penugasan kemanusiaan dan perdamaian di Palestina, khususnya Gaza akhir Juni 2026 mendatang. Namun, tegas pejabat TNI, kesiapan ini bukan berarti pasukan langsung berangkat — semuanya masih menunggu keputusan politik dari Presiden RI dan mekanisme internasional.
Menurut Brigjen TNI Donny Pramono, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, istilah “siap diberangkatkan” mencerminkan kondisi pasukan yang telah terlatih, sehat secara fisik, dan lengkap secara administratif — sehingga dapat berangkat sewaktu-waktu apabila perintah resmi telah dikeluarkan.
“Status siap ini bukan berarti pasukan akan berangkat otomatis,” tegas Donny kepada media, menjelaskan bahwa jadwal pengiriman tetap harus mendapatkan persetujuan tertinggi dari pemerintah serta mengikuti prosedur yang disepakati internasional, dikutip Rabu (18/2/2026).
Rincian persiapan TNI sendiri telah dibagi ke dalam beberapa fase:
- Februari 2026: Pemeriksaan kesehatan personel dan kelengkapan administrasi.
- Akhir Februari: Gelar kesiapan pasukan secara resmi.
- Awal April: Sekitar 1.000 personel pertama ditargetkan berada dalam kondisi siap ruang.
- Akhir Juni 2026: Seluruh 8.000 personel diproyeksikan siap diberangkatkan.
Meski demikian, hingga kini pemerintah belum menetapkan tanggal pasti keberangkatan atau lokasi akhir penugasan. Keputusan itu akan sangat bergantung pada arahan Presiden Prabowo Subianto serta persetujuan dari otoritas internasional yang terkait.
Pemerintah menegaskan bahwa peran prajurit Indonesia di bawah payung International Stabilisation Force (ISF) akan bersifat humaniter, fokus pada:
- Perlindungan warga sipil,
- Layanan medis dan bantuan kesehatan,
- Rekonstruksi pascakonflik,
- Pelatihan sipil termasuk dukungan terhadap kepolisian lokal.
Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia sebagai negara pendukung solusi dua negara (two–state solution) dan konsistensi dalam memperjuangkan hak–hak bangsa Palestina. Jakarta pun menekankan bahwa keterlibatan TNI tidak berarti normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, negara yang hingga kini belum diakui secara resmi oleh Indonesia.
Rencana besar ini menarik respons dari berbagai pihak di Tanah Air. Amnesty International Indonesia mengeluarkan pernyataan keras, menyebut pengiriman pasukan dalam skala besar sebagai langkah berbahaya. Menurut Direktur Eksekutifnya, Usman Hamid, keputusan pemerintah perlu ditinjau ulang karena risiko politik dan moral yang menyertainya.
Tak hanya itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut menyoroti rencana tersebut. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI, Sudarnoto Abdul Hakim, meminta pemerintah lebih berhati–hati, terutama karena parameter misi stabilisasi internasional belum sepenuhnya jelas.
Rencana ini muncul di tengah gelombang diplomasi internasional terkait Gaza, termasuk partisipasi Indonesia dalam Board of Peace dan pertemuan strategis para pemimpin dunia di Washington, D.C. Presiden Prabowo direncanakan menghadiri KTT perdana badan tersebut, yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Perhatian global semakin meningkat karena Indonesia merupakan salah satu negara Muslim berpenduduk terbesar di dunia yang aktif dalam misi perdamaian internasional, sebuah langkah yang dipandang memiliki dampak moral, politik, dan kemanusiaan yang signifikan. [a46]
Jadilah yang pertama berkomentar di sini