Jakarta, Sinata.id – Pemerintah pusat diminta segera mengambil langkah konkret dalam menangani tujuh jembatan yang berada dalam kondisi kritis di jalur lintas tengah Aceh.
Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M. Daud, menilai infrastruktur tersebut sudah tidak layak digunakan setelah diterjang banjir dan longsor, sehingga berisiko mengganggu konektivitas nasional.
Ruslan mengingatkan bahwa jalur lintas tengah merupakan akses strategis. Jika kerusakan jembatan dibiarkan berlarut, bukan hanya mobilitas masyarakat yang terganggu, tetapi juga dapat menyebabkan terputusnya jalur distribusi barang dan meningkatnya harga kebutuhan pokok.
“Jalur ini merupakan penghubung utama. Ketika aksesnya terhambat, masyarakat di wilayah tengah Aceh bisa terisolasi dan dampak ekonominya akan sangat terasa,” ujar Ruslan di Jakarta, Senin (29/12/2025).
Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menekankan bahwa proses pembangunan kembali jembatan harus dilakukan secara cermat.
Ia menyarankan agar pemerintah tidak terpaku pada lokasi lama, melainkan mempertimbangkan pemindahan titik pembangunan dengan menyesuaikan kondisi kontur wilayah, aliran sungai, serta aspek keselamatan pengguna jalan.
Sejumlah jembatan yang masuk dalam daftar prioritas penanganan berada di jalur lintas tengah, antara lain Jembatan Teupin Mane KM 10, Wehni Kulus KM 47, Enang-Enang KM 50, Krung Rongka KM 60, Tenge Besi KM 62, Timang Gajah KM 65, Jembatan Jamur Ujung KM 80, serta satu box culvert di kawasan Lampahan KM 73.
Ruslan menjelaskan, jalur tersebut selama ini menjadi nadi utama pergerakan orang dan logistik di kawasan tengah Aceh.
Oleh sebab itu, desain dan konstruksi jembatan yang akan dibangun harus disesuaikan dengan tingkat risiko bencana, terutama longsor yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
“Daerah tengah Aceh memiliki kerentanan bencana yang tinggi. Infrastruktur yang dibangun ulang harus memiliki ketahanan maksimal agar tidak kembali rusak ketika terjadi bencana,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ruslan meminta Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga untuk melakukan kajian mendalam terkait potensi kebencanaan sebelum menetapkan desain akhir jembatan.
Ia menegaskan bahwa jalur Bireuen merupakan akses paling efektif yang menghubungkan dataran tinggi Gayo dan wilayah tengah Aceh dengan Medan serta Banda Aceh.
“Keamanan jalur lintas tengah sangat menentukan kelangsungan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Pemerintah harus memastikan akses ini segera kembali aman, layak, dan berfungsi secara optimal,” tuturnya. (*)
Sumber: Parlementaria
Jadilah yang pertama berkomentar di sini