Info Market CPO
🗓 Update: Jumat, 8 Mei 2026 |15:34 WIB |Volume: 0.5K • 0.2K • 2.6K DMI • LOCO NGABANG • LOCO KEMBAYAN • LOCO PARINDU • FOB PALOPO
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K · DMI
15222 15200 (TON) 15131 (AGM) 15275 - WD
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · DMI
15222 15100 (IMT/KJA) 15131 (AGM) 15275 KJA ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.5K · LOCO NGABANG
14782 14675 (MNA) 14500 (PBI) 14925 EUP ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.5K · LOCO KEMBAYAN
14772 14525 (MNA) 14400 (PBI) 14825 EUP ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
14782 14600 (MNA) 14500 (PBI) 14925 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 2.6K · FOB PALOPO
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • EUP masih mendominasi pada beberapa titik LOCO
  • Persaingan harga di DMI berlangsung ketat
  • Masih terdapat lokasi tanpa penawaran
👥Sumber: Internal Market CPO
Model
Nasional

Pemerintah Diminta Waspadai Bibit Siklon 93S di Indonesia Timur

badan meteorologi klimatologi dan geofisika (bmkg) deteksi kemunculan bibit siklon tropis 93s di wilayah indonesia timur, sehingga berpotensi memicu cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi. beranjak dari deteksi bmkg soal bibit siklon tropis 93s, wakil ketua komisi v dpr ri syaiful huda meminta pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan terkait potensi bencana yang mungkin terjadi di indonesia.
Syaiful Huda

Jakarta, Sinata.id – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) deteksi kemunculan bibit siklon tropis 93S di wilayah Indonesia Timur, sehingga berpotensi memicu cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

Beranjak dari deteksi BMKG soal bibit siklon tropis 93S, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan terkait potensi bencana yang mungkin terjadi di Indonesia.

Advertisement

“Kami meminta pemerintah mengedepankan pendekatan saintifik dalam menghadapi peringatan BMKG terkait fenomena munculnya bibit siklon tropis 93S di wilayah timur Indonesia,” sebut Syaiful Huda di Jakarta, Senin 15 Desember 2025.

Menurut Huda, dengan pendekatan saintifik, diharapkan bisa meminimalkan dampak potensi bencana hidrometeorologi seperti yang terjadi di wilayah Sumatera lebih dari 2 pekan yang lalu. ‘Jangan denial atau menganggap remeh peringatan yang diberikan oleh BMKG,” tandasnya.

Baca Juga  DPR RI Dorong Pengakuan Guru sebagai Profesi pada RUU Sisdiknas

Huda menjelaskan, berdasarkan analisis BMKG, bibit siklon tropis 93S berpotensi memicu gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Ancaman itu, menurutnya harus diantisipasi secara serius, karena berdampak langsung pada keselamatan masyarakat pesisir.

“Ini artinya harus ada antisipasi bagi masyarakat di wilayah Pesisir Selatan Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam menghadapi cuaca buruk maupun badai yang bisa memicu kecelakaan laut hingga banjir rob,” tegasnya.

Katanya, selain gelombang tinggi, bibit siklon tropis 93S juga berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan NTT.

“Ini berarti potensi banjir bandang dan longsor bisa terjadi. Masyarakat di wilayah-wilayah rawan longsor harus mendapatkan perhatian khusus agar tidak menjadi korban bencana seperti yang terjadi di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara,” sebutnya.

Baca Juga  Pimpinan DPR RI Apresiasi ADKASI, Dorong TKD Dievaluasi

Lebih lanjut Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini mendesak pemerintah pusat untuk meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, guna mengantisipasi dampak terburuk dari bibit siklon tropis 93S.

Sistem peringatan dini pun ia tekankan, menjadi suatu hal yang penting, disesuaikan dengan kearifan lokal dari masing-masing daerah.

“Pemerintah harus melakukan early warning berbasis kearifan daerah. Bisa melalui sirene, pengeras suara di tempat ibadah, hingga kentongan. Dengan begitu, saat terjadi banjir atau tanah longsor, warga bisa langsung mengungsi,” tutur politisi dari PKB tersebut.

Tak kalah penting, Huda juga menekankan akan pentingnya  pemerintah mempersiapkan titik-titik evakuasi, agar warga di kawasan bencana dapat berkumpul di lokasi aman, sebelum diarahkan ke tempat pengungsian.

Baca Juga  Kasus Rp28 Miliar CU Paroki Aek Nabara, Anggota DPR RI Sebut BNI Akan Bertanggung Jawab

“Kami berharap Basarnas dan BNPB, baik di pusat maupun daerah (BPBD), tidak kehilangan golden time saat bencana terjadi. Langkah cepat dan terukur sangat penting untuk meminimalkan jumlah korban jiwa maupun tingkat kerusakan,” tukasnya. (*)

Sumber: Parlementaria

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini