Info Market CPO
🗓 Update: Rabu, 13 Mei 2026 |18:41 WIB |Volume: 0.5K • 0.5K • 0.2K • 2.6K DMI • DMI • LOCO PARINDU • FOB PALOPO
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K · DMI
14975 14918 (AGM) 14907 (PAA) 15100 EUP ACC
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · DMI
14975 14918 (AGM) 14907 (PAA) 15100 EUP ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
14535 14399 (MNA) 14400 (PBI) 14750 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 2.6K · FOB PALOPO
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • EUP mendominasi transaksi DMI Persaingan harga masih cukup kompetitif antar bidder Tender LOCO PARINDU berakhir WD Tender FOB PALOPO belum terdapat bidder
👥Sumber: Internal Market CPO
Model
Pematangsiantar

Fraksi Gerindra DPRD Siantar: Di Bawah Wesly Silalahi Kinerja OPD Tak Berjalan Semestinya

fraksi gerindra dprd siantar: di bawah wesly silalahi kinerja opd tak berjalan semestinya
Juru bicara Fraksi Gerindra Chaeruddin Lubis saat membaca pandangan Umum Fraksi dalam Sidang Paripurna DPRD Pematangsiantar tentang Nota Keuangan Wali Kota Pematangsiantar mengenai APBD 2026, Kamis, 20 November 2025.

Pematangsiantar, Sinata.id – Fraksi Gerindra DPRD Pematangsiantar menyebut di bawah kepemimpinan Wali Kota Wesly Silalahi, kinerja organisasi perangkat daerah (OPD/dinas) tidak berjalan semestinya.

Hal ini terungkap dalam Pemandangan Umum Fraksi Gerindra terhadap Nota Keuangan Wali Kota Pematangsiantar tentang APBD 2026, yang dibacakan Juru bicara Fraksi Gerindra Chaeruddin Lubis dalam Rapat Paripurna DPRD Pematangsiantar, Kamis, 20 November 2025.

Advertisement

Fraksi Gerindra DPRD Kota Pematangsiantar meminta Wali Kota Pematangsiantar untuk lebih berinovasi guna mendapatkan anggaran dari kementerian, melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan penghasilan asli daerah (PAD), dan menekan kebocoran penerimaan PAD.

Hal ini disampaikan Fraksi Gerindra menanggapi adanya pemotongan dana transfer pusat sebesar Rp 190 miliar pada APBD 2026.

Baca Juga  GMNI Soroti Kinerja Polres Siantar

Chaeruddin mengatakan
Fraksi Partai Gerindra telah melakukan pengamatan secara objektif dan hal ini sejalan dengan yang disampaikan Presiden Prabowo bahwa pembangunan membutuhkan keselarasan, kerja sama, dan persatuan seluruh stakeholder.

“Kami masih melihat di bawah kepemimpinan Wali Kota Wesly Silalahi, kinerja OPD tidak berjalan dengan semestinya,” kata Chaeruddin.

Di sisi lain, kata Chaeruddin, kita menyaksikan program masih dijalankan dengan pola-pola yang buruk, serampangan, sehingga mengakibatkan keributan di sana sini.

“Dan ini tentu saja membutuhkan sikap kepemimpinan dan keteladanan yang baik,” ujarnya.

Ia melanjutkan, Fraksi Gerindra sengaja mendengungkan masalah ini karena sepanjang tidak terdapat keselarasan antara wali kota dan wakil wali kota, eksekutif dan legislatif, pemerintah dan pengusaha, pemerintah dengan rakyat, maka membicarakan angka-angka APBD 2026 tetap saja tidak bermakna apapun untuk masyarakat luas.

Baca Juga  Segera Jalankan Putusan MK Terkait Sekolah Gratis

“Terlebih di tengah tantangan ketersediaan anggaran yang semakin minim,” ucapnya.

Ia melanjutkan, Fraksi Gerindra memandang pentingnya inisiatif dari segenap OPD untuk mencari peluang program melalui APBN.

“Kreativitas juga dibutuhkan agar anggaran yang minim tetap dapat memiliki makna di hati rakyat,” ujar Chaeruddin. []

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini