Sinata.id – Nama mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair mendadak tersingkir dari skema besar politik global terkait Gaza. Tokoh yang sempat disebut-sebut akan masuk dalam Dewan Perdamaian Gaza besutan Amerika Serikat itu kini justru dicoret, menyusul penolakan terbuka dari sejumlah negara Arab dan Muslim.
Informasi tersebut diungkap harian Financial Times, dikutip Rabu (10/12/2025), yang melaporkan bahwa keberatan keras datang dari pemerintah kawasan Timur Tengah.
Penolakan itu membuat posisi Blair goyah, bahkan sebelum dewan yang dirancang Washington resmi dibentuk.
Padahal, saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan paket rencana 20 poin untuk mengakhiri perang Israel di Gaza pada September lalu, Blair disebut sebagai satu-satunya figur yang sejak awal diproyeksikan masuk ke dalam struktur dewan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Trump memuji Blair sebagai sosok yang “sangat baik” dan dianggap mampu menjembatani kepentingan internasional.
Blair sendiri sempat menyambut positif gagasan Trump.
Baca Juga: Peras Son Heung-min Rp4 Miliar, Wanita di Korsel Divonis 4 Tahun Penjara
Ia menyebut rencana itu berani dan cerdas, sekaligus memberi sinyal kesiapan untuk terlibat langsung.
Namun, dukungan tersebut justru memicu resistensi di tingkat diplomatik.
Sejumlah negara Arab dan Muslim menilai rekam jejak Blair di kawasan Timur Tengah terlalu bermasalah untuk dipercaya memegang peran perdamaian, sebagaimana dikutip FT dari sumber diplomatik dan dilansir Al Jazeera, Rabu (10/12/2025).
Sebagai perdana menteri pada awal 2000-an, Blair dikenal sebagai sekutu kuat Washington dalam kampanye global “perang melawan teror”.
Ia mengirim puluhan ribu tentara Inggris mendukung invasi Irak tahun 2003, perang yang belakangan terbukti dilandasi klaim keliru soal senjata pemusnah massal milik rezim Saddam Hussein.
Di mata banyak pihak di Timur Tengah, keterlibatan itu belum terlupakan.
Blair masih dipandang sebagai salah satu aktor politik Barat yang turut membuka babak kehancuran kawasan, yang hingga kini dampaknya dirasakan luas.
Setelah lengser dari jabatan perdana menteri pada 2007, Blair mendirikan Tony Blair Institute (TBI).
Lembaga ini menjalin kerja sama dengan berbagai pemerintah yang kerap dikritik terkait praktik represi, dengan tujuan memperbaiki citra dan tata kelola.
Namun, langkah-langkah tersebut kembali memunculkan kontroversi.
TBI juga dikaitkan dengan proyek yang digerakkan kalangan pebisnis Israel untuk merancang masa depan Gaza pascaperang.
Salah satu gagasan yang mencuat adalah pembangunan kawasan resor pesisir dengan nama “Trump Riviera”, serta pusat manufaktur yang dikaitkan dengan nama Elon Musk.
Pilihan Redaksi: Sahnan Ustaz Cabul Sumenep Divonis 20 Tahun Bui dan Kebiri Kimia
Usulan-usulan tersebut menuai kecaman luas. Para pengkritik menilai rencana itu mengabaikan prinsip hak asasi manusia dan berpotensi membuka jalan bagi pengusiran warga Palestina dari tanah mereka sendiri.
Hingga kini, kantor Tony Blair belum mengeluarkan pernyataan resmi.
Seorang sekutu Blair yang dikutip Financial Times membantah bahwa penolakan negara-negara regional telah memaksanya keluar dari rencana Dewan Perdamaian Gaza, dan menyebut pembahasan masih berlangsung.
Sumber lain menyebutkan, peluang Blair belum sepenuhnya tertutup.
Ia masih berpotensi dilibatkan dalam kapasitas berbeda, mengingat posisinya yang hingga kini tetap mendapat dukungan kuat dari Washington dan Tel Aviv.
Sementara itu, rencana Gaza yang digagas Trump telah menghasilkan gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Hamas.
Meski demikian, serangan Israel dilaporkan masih terjadi di berbagai wilayah Gaza yang berada di bawah blokade ketat.
Otoritas kesehatan Gaza mencatat setidaknya 377 warga tewas sejak gencatan senjata diberlakukan pada Oktober lalu.
Secara keseluruhan, korban jiwa sejak operasi militer Israel dimulai pada Oktober 2023 telah melampaui 70.000 orang, dalam perang yang oleh banyak pihak internasional disebut sebagai genosida terhadap rakyat Palestina. [a46]
Jadilah yang pertama berkomentar di sini