Jakarta, Sinata.id – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan izin kepada jajaran prajurit TNI untuk membantu Polri dalam menangani maraknya aksi begal di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menegaskan tidak ada instruksi khusus terkait operasi pemberantasan begal. Namun, Panglima TNI memberikan persetujuan agar prajurit membantu pengamanan di lapangan sebagai bentuk dukungan terhadap tugas Polri.
“Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk operasi pemberantasan begal, namun beliau mengizinkan jajaran TNI membantu Polri melalui kehadiran prajurit di lapangan,” kata Muhammad Nas di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Menurutnya, keterlibatan TNI hanya sebatas membantu menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan tidak masuk ke ranah penegakan hukum.
Nas menegaskan TNI tidak akan melakukan penangkapan, pemeriksaan, maupun proses hukum terhadap pelaku begal karena kewenangan tersebut tetap berada di tangan Polri.
“TNI dan Polri terus berkoordinasi serta bersinergi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing agar pelaksanaannya tetap berjalan dalam koridor hukum,” ujarnya.
Bagian dari Operasi Militer Selain Perang
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menyebut keterlibatan TNI dalam membantu penanganan aksi begal merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
OMSP merupakan tugas non-tempur yang dijalankan TNI dalam kondisi tertentu, seperti penanganan bencana, pengamanan masyarakat, hingga dukungan terhadap pemerintah daerah dan Polri.
“Pada prinsipnya penegakan hukum tetap menjadi kewenangan Polri. Namun dalam konteks OMSP, TNI dapat membantu sesuai ketentuan perundang-undangan,” jelas Rico.
Ia menambahkan, langkah Kodam Jaya yang mengerahkan prajurit untuk patroli keamanan bertujuan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
Patroli dilakukan melalui pendekatan humanis, sosialisasi kepada masyarakat, serta tindakan pencegahan di titik-titik rawan kriminalitas.
Menurut Rico, langkah tersebut juga sejalan dengan program Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menugaskan satuan Yonif Teritorial Pembangunan (Yonif TP) membantu menjaga keamanan masyarakat di berbagai daerah.
Meski demikian, Rico menegaskan seluruh kegiatan TNI tetap mengedepankan profesionalisme serta koordinasi dengan Polri.
“Tentu seluruh pelaksanaannya tetap mengedepankan profesionalisme, koordinasi dengan Polri, serta pendekatan humanis sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Jakarta Barat Perkuat Pengawasan CCTV
Sementara itu, maraknya aksi begal di Jakarta membuat Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Barat berencana menambah kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik rawan.
Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, mengatakan pemasangan CCTV akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemilik gedung, kantor, dan tempat usaha.
“Kami akan mengeluarkan surat imbauan untuk memperkuat pengamanan melalui pemasangan CCTV di wilayah Jakarta Barat,” ujarnya. (A02)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini