Pematangsiantar, Sinata.id – Proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menjadi perhatian publik. Sejumlah informasi yang berkembang mengindikasikan adanya dugaan kejanggalan dalam tahapan seleksi, yang kemudian memunculkan pertanyaan terkait integritas dan transparansi proses tersebut.
Berdasarkan penelusuran awal, terdapat dugaan ketidaksesuaian antara hasil seleksi dengan persyaratan yang telah ditetapkan panitia seleksi (Pansel). Dalam ketentuan resmi, peserta diwajibkan memenuhi sejumlah syarat mendasar, di antaranya memiliki pengalaman jabatan relevan minimal lima tahun (poin ke-6), serta nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2024 dan 2025 dengan predikat sekurang-kurangnya “baik” (poin ke-14).
Namun demikian, sejumlah informasi di lapangan masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut.
Berdasarkan pengumuman Pansel yang diketuai Junaedi Sitanggang, sejumlah peserta mencatatkan nilai tinggi pada tahapan seleksi makalah. Untuk posisi Inspektur Daerah Kota Pematangsiantar, Heryanto Siddik memperoleh nilai tertinggi 85,28, diikuti Rilan Syakban Pohan (82,72) dan Ricky Marthin Erzuki Damanik (81,46).
Sementara itu, pada seleksi Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar, Syaiful Rizal berada di posisi teratas dengan nilai 85,36, disusul Risbon Sinaga (80,72) dan Yulia Minarma Pohan (80,48).
Di sisi lain, sejumlah sumber yang enggan disebutkan namanya menyampaikan adanya dugaan bahwa beberapa peserta tersebut belum memenuhi persyaratan administratif sebagaimana ketentuan yang berlaku. Heryanto Siddik, misalnya, disebut tidak memiliki rekam jejak pengalaman di bidang Inspektorat yang mencapai akumulasi lima tahun sebagaimana dipersyaratkan.
Dugaan serupa juga mengarah pada Syaiful Rizal. Bahkan, terdapat informasi yang menyebutkan adanya indikasi terkait keabsahan dokumen yang diajukan, termasuk SKP yang digunakan dalam proses seleksi yang disebut-sebut diduga tidak valid. Namun, informasi ini masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang.
“Kalau benar dokumen itu bermasalah, ini bukan sekadar kelalaian administratif. Ini bisa berdampak pada legitimasi seluruh proses seleksi,” ujar salah satu sumber.
Lebih jauh, muncul pertanyaan terkait proses verifikasi oleh Pansel, apakah seluruh dokumen peserta telah diverifikasi secara menyeluruh atau masih memerlukan peninjauan kembali.
Seiring berkembangnya informasi tersebut, juga muncul spekulasi di kalangan internal yang menyebutkan bahwa hasil seleksi telah “terkunci” sejak awal. Selain itu, terdapat pula dugaan mengenai potensi praktik transaksional, meskipun hal ini belum dapat dipastikan kebenarannya dan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.
“Kalau dugaan pelanggaran ini benar, wajar publik bertanya: apakah ada faktor lain di luar kompetensi yang menentukan hasil seleksi? Ini yang harus dibuka secara terang,” kata seorang pengamat kebijakan publik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pansel belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai informasi yang berkembang. Upaya konfirmasi yang dilakukan juga belum membuahkan hasil.
Ketika Sinata.id mengonfirmasi kepada salah seorang Panitia Seleksi, Timbul H. Simanjuntak, di kantornya, tidak berhasil. “Bapak lagi di luar kantor,” ujar salah seorang staf, Selasa (28/4/2026).
Minimnya penjelasan resmi dari pihak terkait dinilai dapat menimbulkan berbagai persepsi di tengah masyarakat. Padahal, seleksi JPT merupakan proses strategis yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip meritokrasi, objektivitas, dan akuntabilitas.
Apabila dugaan-dugaan tersebut dapat diklarifikasi secara terbuka, diharapkan proses seleksi ini tetap berjalan sesuai ketentuan dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem yang berlaku.
Publik kini menanti penjelasan resmi dari pihak terkait guna memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan secara transparan dan akuntabel. (SN7/SN10)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini