Jakarta, Sinata.id — Sebuah klausul kontroversial dalam perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat (AS) terbaru yang ditandatangani di Washington, D.C. pada Kamis (19/2/2026), memicu perbincangan hangat di dalam negeri. Dalam dokumen tersebut, produk impor asal AS dinyatakan tidak wajib melewati prosedur sertifikasi halal nasional saat masuk ke Indonesia, selama memenuhi ketentuan tertentu yang disetujui kedua negara.
Kesepakatan yang dikenal sebagai Agreement on Reciprocal Trade (ART) ini memiliki pasal khusus — Article 2.9 tentang “Halal for Manufactured Goods” — yang memuat aturan baru soal pelonggaran kewajiban halal bagi produk barang manufaktur asal AS, termasuk kosmetik, perangkat medis, dan barang-barang industri lain yang biasanya memerlukan sertifikasi halal di pasar Indonesia.
“Dengan tujuan memfasilitasi ekspor kosmetik, perangkat medis, dan barang-barang manufaktur lainnya yang dapat diminta sertifikasi halal, Indonesia akan membebaskan produk AS dari setiap sertifikasi halal dan persyaratan pelabelan halal,” demikian bunyi salah satu poin dalam dokumen ART yang dikutip pada Sabtu (21/2/2026).
Baca Juga: Putra Mahkota Arab Saudi Sumbang Rp134 Miliar untuk Program Sosial Ramadan
Perlu dicatat, pelonggaran ini juga mencakup komponen logistik dan bahan pendukung produksi seperti wadah dan bahan lain yang dipakai untuk mengangkut barang-barang tersebut — kecuali untuk makanan, minuman, kosmetik, dan produk farmasi yang masih wajib memenuhi standar halal Indonesia.
Selain itu, kesepakatan menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menerapkan persyaratan label atau sertifikasi halal untuk produk non-halal, sekaligus mempercepat serta menyederhanakan pengakuan lembaga sertifikasi halal asal AS oleh otoritas halal Indonesia.
Pemerintah Diminta Tegas
Kebijakan baru ini langsung mendapatkan sorotan dan kritik dari komunitas Islam di Indonesia. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai pemerintah perlu hati-hati dan tidak “tunduk” pada tekanan dari luar terkait aturan halal.
Direktur Utama LPPOM, Muti Arintawati, mengingatkan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI tentang Jaminan Produk Halal, kosmetik, alat kesehatan, dan jasa terkait tetap wajib memiliki sertifikat halal untuk beredar di Indonesia.
“Halal bukan sekadar simbol, tapi ini soal hak konsumen dan jaminan produk yang sesuai dengan keyakinan masyarakat Indonesia,” ujar Muti.
Sementara itu, Ketua MUI Bidang Fatwa Prof. KH Asrorun Ni’am Sholeh mengimbau masyarakat untuk menghindari produk yang tidak jelas status halalnya, termasuk yang masuk tanpa sertifikasi sesuai perjanjian dagang. Ia menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal untuk produk yang beredar di Indonesia tetap merupakan implementasi perlindungan hak beragama, yang dilindungi konstitusi.
Potensi Dampak Bisnis dan Industri Halal Nasional
Pakar ekonomi menyebut pelonggaran aturan ini bisa membuka peluang bagi arus masuk produk-produk AS dengan proses lebih cepat, terutama di sektor barang manufaktur dan industri. Namun, kebijakan tersebut juga dapat mengubah dinamika industri halal domestik, yang selama ini berkembang pesat dengan jutaan produk telah memiliki sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Sebelumnya, data BPJPH menunjukkan bahwa jutaan produk sudah tercatat bersertifikat halal — sebuah pencapaian penting dalam menempatkan Indonesia sebagai pusat pasar halal global — sehingga aturan baru ini memicu diskusi tentang perlindungan industri lokal versus akses pasar internasional.
Kelompok pengusaha muslim juga menyatakan kekhawatiran mereka terhadap potensi turunnya permintaan produk halal dalam negeri jika persyaratan sertifikasi dilonggarkan terlalu jauh, meskipun pemerintah menegaskan bahwa produk makanan atau minuman tetap harus mengikuti aturan halal tradisional.
Pemerintah menyatakan ketentuan ini tidak serta-merta menghapus kewajiban sertifikasi halal di Indonesia secara keseluruhan, tetapi lebih pada pengakuan timbal balik atas sertifikasi yang diterbitkan oleh lembaga halal di AS, selama diakui oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan dagang RI dan AS, sekaligus memudahkan arus ekspor-impor barang manufaktur dan industri untuk mendukung pertumbuhan kedua ekonomi. [a46]
Jadilah yang pertama berkomentar di sini