JAKARTA, Sinata.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Petani Kelapa Sawit Indonesia (PKSPI) menyatakan dukungannya terhadap pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
PKSPI merupakan organisasi yang menghimpun petani kelapa sawit dari berbagai daerah di Indonesia dan selama ini aktif memperjuangkan kepentingan petani sawit rakyat, mulai dari persoalan harga tandan buah segar (TBS), tata niaga minyak sawit mentah (CPO), hingga berbagai kebijakan perkebunan nasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, organisasi yang dipimpin Ketua Umum Nasarudin SH, MH tersebut semakin aktif menyuarakan aspirasi petani sawit, termasuk mendorong pembentukan Kementerian Perkebunan agar sektor perkebunan mendapat perhatian lebih fokus dalam pembangunan nasional.
Nasarudin dalam keterangannya pada pertengahan Mei 2026 lalu, menyebut pembentukan DSI merupakan langkah strategis Presiden Prabowo Subianto.
Dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik kepada petani kelapa sawit Indonesia.
“Sebagai asosiasi petani kelapa sawit, kami sangat bangga dan sangat setuju dengan langkah yang dilakukan Presiden Prabowo. Ini bentuk keberpihakan nyata negara terhadap pengelolaan sumber daya alam Indonesia agar lebih teratur, transparan, dan berpihak kepada rakyat,” ujar Nasarudin dikutip Selasa (2/6/2026).
PKSPI menilai kehadiran DSI berpotensi menciptakan tata kelola ekspor yang lebih baik, khususnya bagi komoditas kelapa sawit.
Selama ini petani sawit masih menghadapi fluktuasi harga TBS yang dipengaruhi berbagai faktor, termasuk mekanisme perdagangan dan ekspor yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada petani.
Karena itu, organisasi tersebut berharap DSI dapat menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas harga, meningkatkan transparansi perdagangan, sekaligus memperkuat posisi tawar petani sawit Indonesia di tingkat nasional maupun global.
Selain mendukung pembentukan DSI, PKSPI juga kembali mengusulkan pembentukan Kementerian Perkebunan.
Disebutnya, sektor perkebunan merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar negara dan menjadi sumber penghidupan jutaan petani sehingga membutuhkan lembaga khusus yang menangani pengembangannya secara terintegrasi.
Pemerintah sendiri mulai menerapkan masa transisi kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI sejak 1 Juni 2026.
Pada tahap awal, eksportir komoditas strategis masih diperbolehkan melakukan ekspor secara mandiri dengan kewajiban pelaporan kepada DSI sebelum implementasi penuh diberlakukan pada 2027.
PKSPI berharap kebijakan tersebut mampu memperkuat pengawasan ekspor, meningkatkan penerimaan negara, sekaligus memastikan manfaat industri sawit dapat dirasakan lebih besar oleh para petani sebagai pelaku utama sektor perkebunan nasional.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini