Info Market CPO
πŸ—“ Update: Rabu, 13 Mei 2026 |18:41 WIB |Volume: 0.5K β€’ 0.5K β€’ 0.2K β€’ 2.6K β€’DMI β€’ DMI β€’ LOCO PARINDU β€’ FOB PALOPO
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K Β· DMI
14975 14918 (AGM) 14907 (PAA) 15100 EUP ACC
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K Β· DMI
14975 14918 (AGM) 14907 (PAA) 15100 EUP ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K Β· LOCO PARINDU
14535 14399 (MNA) 14400 (PBI) 14750 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 2.6K Β· FOB PALOPO
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • EUP mendominasi transaksi DMI Persaingan harga masih cukup kompetitif antar bidder Tender LOCO PARINDU berakhir WD Tender FOB PALOPO belum terdapat bidder
πŸ‘₯Sumber: Internal Market CPO
Model
Regional

Pemprovsu Perketat Pengawasan MBG

provinsi sumatera utara (pemprovsu) perketat pengawasan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis (mbg) di seluruh daerah.
Ilustrasi

Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) perketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh daerah.

Langkah itu menyusul kasus keracunan yang menimpa 134 siswa SMP Negeri 1 Laguboti, Kabupaten Toba, setelah mengkonsumsi makanan MBG pada 15 Oktober 2025.

Advertisement

Hasil pengujian sampel makanan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan menunjukkan adanya kandungan bakteri yang melebihi ambang batas. Dua jenis bakteri yang ditemukan adalah Bacillus Cereus dan Staphylococcus Aureus.

β€œIni kasus pertama dan kita tidak ingin hal serupa terulang lagi. Karena itu, kita bersama seluruh pemangku kepentingan akan memperkuat pengawasan rantai pasok bahan makanan hingga makanan tersebut dikonsumsi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sumut, M Faisal Hasrimy, Kamis (23/10/2025).

Baca Juga  Saluran Tersumbat Sebabkan Banjir Setiap Hujan Turun, Warga pun Resah

Faisal menegaskan, Pemprovsu tetap mendukung penuh program MBG sebagai bagian dari upaya peningkatan gizi anak. Untuk itu, aspek keamanan pangan menjadi prioritas utama pemerintah.

Ada lima hal yang menjadi penekanan Pemprovsu guna mencegah kejadian keracunan terulang. Pertama, SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kedua, menjamin kebersihan pangan, alat masak, dan wadah saji.

Selanjutnya yang ketiga, memastikan distribusi makanan berjalan cepat dan tepat. Keempat, penjamah makanan wajib memiliki sertifikat. Kelima, segera melapor jika muncul gangguan pencernaan setelah mengonsumsi MBG.

β€œKami terus memastikan agar penanganan anak-anak sekolah yang terdampak berjalan optimal,” tambah Faisal Hasrimy. (*)

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini