Info Market CPO
🗓 Update: Rabu, 13 Mei 2026 |18:41 WIB |Volume: 0.5K • 0.5K • 0.2K • 2.6K DMI • DMI • LOCO PARINDU • FOB PALOPO
HARGA CPO (ACC/WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K · DMI
14975 14918 (AGM) 14907 (PAA) 15100 EUP ACC
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · DMI
14975 14918 (AGM) 14907 (PAA) 15100 EUP ACC
N13 N4 (N13)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
14535 14399 (MNA) 14400 (PBI) 14750 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 2.6K · FOB PALOPO
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • EUP mendominasi transaksi DMI Persaingan harga masih cukup kompetitif antar bidder Tender LOCO PARINDU berakhir WD Tender FOB PALOPO belum terdapat bidder
👥Sumber: Internal Market CPO
Model
Simalungun

Pemkab Simalungun Siapkan Pendataan Ulang Hutan

pemkab simalungun siapkan pendataan ulang hutan
Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga, (kanan) bertemu Wamenhut Rohmat Marzuki. dok Pemkab Simalungun

Simalungun, Sinata.id – Simalungun bersiap melaksanakan program pendataan dan pemetaan ulang hutan secara komprehensif.

Langkah ini ditujukan untuk memperkuat fondasi pengelolaan hutan jangka panjang yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Advertisement

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga, dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Kehutanan RI, Rohmat Marzuki di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

“Pendataan hutan menjadi fondasi penting bagi kami. Dengan data yang akurat, kami bisa menyusun program pemanfaatan dan pengelolaan yang lebih tepat, terukur, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Benny usai pertemuan.

Menurut Wabup, pendataan tidak hanya berfokus pada kondisi fisik tanaman, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi.

Baca Juga  Flora Nauli Bersama Yayasan Ekosistem Lestari Berburu Madu Hingga ke Alam Liar

Cakupannya meliputi pemetaan masyarakat di sekitar hutan, potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK), serta identifikasi peluang pemanfaatan kawasan berlandaskan prinsip berkelanjutan.

Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar penyusunan prioritas program. Beberapa fokus yang disebutkan antara lain pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekowisata, peningkatan ekonomi lokal berbasis HHBK, dan konservasi ekosistem.

Pertemuan ini juga bertujuan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, memastikan setiap kebijakan daerah selaras dengan regulasi nasional.

Benny menyatakan, orientasi pengelolaan hutan ke depan tidak hanya pada pelestarian, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi warga. (*)

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini