Info Market CPO
🗓 Update: Kamis, 7 Mei 2026 |18:20 WIB |Volume: 0.5K • 0.2K • 1K DMI • LOCO PARINDU • LOCO LUWU
HARGA CPO (WD)
Grade EUP WNI IBP CTR Winner
N5 N4 (N5)
Vol: 0.5K · DMI
15222 15200 (IMT) 15220 (AGM) 15350 - WD
N3 N4 (N3)
Vol: 0.5K · DMI
15222 15200 (IMT) 15220 (AGM) 15350 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
14782 14455 (MNA) 14600 (PBI) 15000 - WD
N6 N4 (N6)
Vol: 0.2K · LOCO PARINDU
15100 14693 14800 15275 - WD
N14 N4 (N14)
Vol: 1K · LOCO LUWU
- - - - - NO BIDDER
Catatan Pasar
  • Harga relatif stabil pada transaksi DMI
  • Selisih harga antar bidder sangat tipis
  • Masih terdapat lokasi tanpa penawaran
👥Sumber: Internal Market CPO
Regional

Pemerintah Aceh Utara Hadapi Defisit, Pendapatan 2026 Diproyeksi Turun Drastis

pemerintah aceh utara merombak apbk 2025 akibat pendapatan menurun. proyeksi 2026 bahkan lebih berat, target turun hingga rp482 miliar.
Pemerintah Aceh Utara merombak APBK 2025 akibat pendapatan menurun. Proyeksi 2026 bahkan lebih berat, dengan target turun hingga Rp482 miliar. (Ist)

Sinata.id – Pemerintah Aceh Utara kembali diuji dengan tantangan fiskal. Dalam rapat paripurna DPRK, Wakil Bupati Tarmizi Panyang menyampaikan rancangan perubahan APBK 2025 dan proyeksi APBK 2026 yang menunjukkan tren penurunan pendapatan.

Ruang paripurna DPRK Aceh Utara kembali menjadi panggung penting bagi arah pembangunan daerah. Senin (22/9/2025), Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi Panyang, hadir menyampaikan dua dokumen, Rancangan Qanun Perubahan APBK 2025 serta KUA dan PPAS APBK 2026.

Advertisement

Agenda ini bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan dinamika keuangan daerah yang terus bergerak, seringkali tak seindah proyeksi awal.

Dalam kesempatan itu, Tarmizi menyampaikan bahwa perubahan APBK tahun 2025 harus dilakukan karena realitas di lapangan jauh dari asumsi awal.

Baca Juga  Bupati Minta Batas Lahan PTPN IV dan Warga Cot Girek Diukur Ulang

Perubahan indikator ekonomi, pergeseran kebutuhan anggaran, hingga penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian.

Pendapatan daerah yang semula dipatok tinggi ternyata terkoreksi.

Dari target Rp2,63 triliun, kini harus direvisi menjadi Rp2,56 triliun, turun Rp66,56 miliar atau sekitar 2,53%.

Meski demikian, belanja daerah tetap dirancang sebesar Rp2,17 triliun.

Defisit Rp23,32 miliar ditutup dengan SILPA tahun lalu, ibarat tambalan agar mesin pembangunan tetap menyala.

Proyeksi 2026

Jika 2025 sudah menunjukkan gejala penurunan, maka 2026 tampaknya menuntut kewaspadaan lebih besar.

Target pendapatan diproyeksikan hanya Rp2,15 triliun, anjlok Rp482,27 miliar dibanding tahun sebelumnya.

Penyebab utamanya, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum dianggarkan.

Baca Juga  Pembuatan Parfum Kemenyan di Humbahas Ditinjau Langsung Oleh Bupati

Rincian proyeksi pendapatan 2026 pun tampak realistis, meski kurang menggembirakan:

  • Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp258,15 miliar

  • Pendapatan Transfer: Rp1,83 triliun

  • Lain-lain Pendapatan yang Sah: Rp59,29 miliar

Pimpinan rapat, Arafat, menegaskan batas waktu pembahasan sangat ketat.

Rancangan KUA-PPAS 2026 harus disepakati paling lambat minggu pertama Oktober, karena undang-undang memberi tenggat akhir 30 November 2025 untuk penetapan APBK. (A46)

Advertisement

Komentar

Belum ada komentar.

Jadilah yang pertama berkomentar di sini