Sinata.id – Misi Pengawas Hak Asasi Manusia (HAM) PBB (HRMMU) rilis peristiwa paling mematikan warga sipil di Ukraina sepanjang tahun 2025. Lembaga besutan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) itu, Rabu (14/1/2026) melaporkan, lebih dari 2.500 warga sipil tewas di Ukraina.
Dalam beberapa bulan terakhir, konflik bersenjata di Ukraina terus memakan korban dari kalangan nonmiliter. Serangan yang dilancarkan Rusia dilaporkan tidak hanya menyasar target militer, tetapi juga berdampak luas pada fasilitas sipil, termasuk kawasan permukiman dan infrastruktur publik di berbagai kota.
Situasi keamanan yang memburuk itu mendorong Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, untuk menyiapkan perpanjangan status darurat militer. Pada saat yang sama, pemerintah Ukraina juga menegaskan sikapnya untuk melanjutkan operasi militer hingga ke wilayah Rusia.
Menurut laporan Misi Pengawas HAM PBB (HRMMU), sebanyak 97 persen korban sipil tercatat berada di wilayah yang berada di bawah kendali pemerintah Ukraina. Sepanjang 2025, tercatat 2.514 warga sipil meninggal dunia, sementara 12.142 lainnya mengalami luka-luka akibat serangan Rusia.
Data tersebut menunjukkan lonjakan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Seperti dilaporkan Ukrinform, angka kematian warga sipil pada 2025 melampaui catatan 2024 yang mencapai 2.088 korban jiwa, bahkan jauh di atas tahun 2023 dengan 1.974 korban.
HRMMU juga mencatat serangan paling mematikan terjadi pada 31 Juli 2025, ketika Rusia meluncurkan serangan jarak jauh ke Kiev. Insiden tersebut menewaskan 32 warga sipil, termasuk lima anak-anak, serta melukai sedikitnya 170 orang.
Mengutip laporan United24, HRMMU memperingatkan bahwa fokus Rusia terhadap infrastruktur energi Ukraina berisiko memicu krisis energi berkepanjangan. Serangan terhadap pembangkit dan jaringan listrik dikhawatirkan menyebabkan pemadaman luas yang berdampak langsung pada kehidupan warga.
“Serangan jarak jauh yang menyasar infrastruktur energi Ukraina membuat dampak perang terasa hingga jauh dari garis depan dan menempatkan warga sipil dalam risiko serius,” demikian pernyataan HRMMU.
Pemerintah Rusia menolak tudingan tersebut. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasilii Nebendzia, menyatakan bahwa negaranya tidak menargetkan warga sipil. Ia mengeklaim korban jiwa terjadi akibat serpihan dan ledakan dari sistem pertahanan udara Ukraina, seperti dikutip Politico.
Sementara itu, pertempuran di wilayah timur dan selatan Ukraina terus berlanjut. Upaya Rusia merebut wilayah baru sepanjang 2025 disebut memperparah krisis kemanusiaan, meningkatkan jumlah korban sipil, serta mendorong gelombang pengungsian dalam skala besar. (A18)
Jadilah yang pertama berkomentar di sini