Sinata.id – Gelombang kritik publik menyeruak setelah rincian bantuan Kementan (Kementerian Pertanian) beredar luas di media sosial. Sejumlah warganet menyoroti adanya angka-angka yang dianggap tak masuk akal, hingga memicu dugaan kejanggalan dalam perhitungan total anggaran bantuan yang disebut mencapai sekitar Rp73 miliar.
Sorotan paling tajam datang dari rincian harga beras. Warganet menelusuri tabel bantuan tersebut dan melakukan perhitungan mandiri.
Hasilnya mengejutkan, harga satu paket beras dinilai jauh melampaui kewajaran pasar.
Bahkan, dalam hitungan netizen, paket beras seberat total 15 kilogram disebut bernilai hingga ratusan ribu rupiah, angka yang dinilai lebih mahal dari praktik tengkulak lapangan.
Tak berhenti di situ, perhatian publik juga tertuju pada pos bertajuk “lain-lain” yang tercantum sebanyak ribuan dus dengan nilai mencapai Rp6,8 miliar.
Artinya, satu dus disetarakan dengan nilai jutaan rupiah. Warganet pun mempertanyakan substansi bantuan tersebut. “Isinya apa sampai satu dus bernilai jutaan?” tulis sejumlah komentar bernada skeptis di linimasa, dikutip Kamis (11/12/2025).
Baca Juga: Ucapan Anggota DPR Endipat Wijaya soal Relawan Bencana Picu Amarah Warganet
Di tengah derasnya sorotan publik, Kementerian Pertanian akhirnya angkat bicara.
Kementerian Pertanian akhirnya merespons gelombang sorotan publik terkait data bantuan bagi korban bencana di wilayah Sumatera yang ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir.
Dokumen awal rincian bantuan yang beredar luas memicu tafsir beragam di tengah masyarakat.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah anggapan bahwa harga beras bantuan bencana mencapai Rp60 ribu per kilogram.
Angka tersebut sontak mengundang reaksi dan memantik diskusi publik soal transparansi penyaluran bantuan.
Menanggapi situasi tersebut, pemerintah justru menyampaikan apresiasi atas sikap kritis masyarakat.
Pengawasan publik dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan kejelasan data serta akuntabilitas pendistribusian bantuan.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, Moch. Arief Cahyono, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan data yang memicu kesalahpahaman di ruang publik.
Ia menegaskan, koreksi dari masyarakat menjadi masukan penting bagi perbaikan internal.
“Kami berterima kasih kepada warganet yang ikut mengawal. Hingga saat ini, bantuan beras pemerintah yang telah disalurkan mencapai sekitar 1.200 ton dengan nilai kurang lebih Rp16 miliar,” ujar Arief, dikutip Kamis (11/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa data awal yang sempat viral, dengan nilai sekitar Rp1,3 miliar, tidak mencantumkan keterangan satuan secara lengkap.
Angka 21.874 yang tercantum dalam dokumen tersebut bukan menunjukkan berat dalam kilogram, melainkan jumlah paket bantuan.
Setiap paket, lanjut Arief, berisi 5 kilogram beras. Kesalahan penulisan satuan inilah yang kemudian memunculkan tafsir keliru terkait harga beras per kilogram.
Pihak Kementerian Pertanian mengaku telah melakukan pembaruan data agar informasi yang disampaikan tidak kembali menimbulkan kebingungan.
Selain itu, Arief turut meluruskan isu pembiayaan bantuan. Ia memastikan Kementerian Pertanian tidak melakukan pembelian barang bantuan menggunakan anggaran negara.
Seluruh bantuan tersebut diterima dalam bentuk barang fisik dari mitra serta berbagai pihak yang ingin berkontribusi, sebelum kemudian disalurkan ke daerah terdampak bencana.
Besarnya nilai dan volume bantuan yang dikelola, menurut Arief, menjadi pengingat penting akan kuatnya sistem pengawasan internal.
Untuk itu, Kementerian Pertanian memperkuat peran Inspektorat Jenderal dalam pengelolaan dan distribusi bantuan, guna memastikan seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit secara terbuka.
Pilihan Editor: Niat Nikahkan Anak Justru Ricuh, Ayah Wanita Naik Pitam Usir Calon Besan
Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya menjaga akurasi data, keterbukaan informasi, serta memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan di kawasan terdampak bencana di Sumatra.
“Kami terbuka terhadap kritik dan koreksi. Setiap rupiah bantuan maupun donasi akan dipertanggungjawabkan. Fokus utama kami sekarang adalah memastikan bantuan sampai ke tangan saudara-saudara kita di lapangan,” tutup Arief.
Terkait biaya “lain-lain” yang disoal warganet, Kementan menegaskan bahwa item tersebut bukan berasal dari belanja anggaran negara.
Bantuan tersebut merupakan donasi dalam bentuk barang fisik yang dikirim langsung oleh mitra dan pihak swasta yang ingin berpartisipasi dalam program bantuan.
Dalam konteks ini, Kementerian Pertanian hanya berperan sebagai penyalur, bukan sebagai pihak yang melakukan pembelian menggunakan dana pemerintah.
Meski demikian, Kementerian Pertanian menyatakan menghargai sikap kritis masyarakat.
Pengawasan publik, menurut Kementan, menjadi bagian penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan.
Seluruh proses, ditegaskan mereka, tetap berada dalam mekanisme pertanggungjawaban dan audit sesuai ketentuan yang berlaku. [a46]
Jadilah yang pertama berkomentar di sini