Jakarta, Sinata.id – Polemik yang menyeret nama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak ke dalam narasi sensitif kini mendapat jawaban resmi. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menilai, isu yang seolah membenturkan Dahnil dengan tokoh Muhammadiyah Buya Anwar Abbas bukanlah peristiwa spontan, melainkan bagian dari serangan balik kelompok kartel haji yang merasa terganggu oleh agenda bersih-bersih pemerintah.
Juru Bicara Kemenhaj Ichsan Marsha menyebut, narasi tersebut muncul setelah sejumlah pihak yang mengajukan proyek ke kementerian gugur dalam proses seleksi.
“Ini bukan kebetulan. Ada kepentingan yang merasa terusik karena kita menutup ruang kartel,” kata Ichsan, Kamis (5/2/2026), seperti dikutip dari unggahan resmi Instagram Kemenhaj.
Ichsan menegaskan, sesuai arahan Presiden, Menteri dan Wamenhaj berkomitmen memutus mata rantai kartel dalam penyelenggaraan ibadah haji. Upaya itu, kata dia, tak selalu berjalan mulus.
“Alhamdulillah, prosesnya sudah berjalan, meski dinamikanya luar biasa,” ujarnya.
Ia menambahkan, tekanan tak hanya datang lewat jalur formal, tetapi juga melalui penggiringan opini di media sosial hingga dugaan pembunuhan karakter.
“Mulai terlihat ada upaya menggerakkan opini, bahkan menyerang personal,” kata Ichsan.
Menurutnya, salah satu strategi yang digunakan adalah menciptakan kesan konflik antara Wamenhaj Dahnil dan Buya Anwar Abbas.
“Ada upaya adu domba. Seolah-olah Pak Wamen bertentangan dengan Buya Anwar. Padahal hubungan mereka baik. Ini untuk mereduksi perjuangan kita memberantas kartel,” ujarnya.
Ichsan lalu membeberkan kronologi yang mengarah pada satu oknum. Ia mengaku sempat menerima pesan WhatsApp dari orang tersebut.
“Dia menulis, ‘Assalamualaikum Kanda, izin menyampaikan kompro, mudah-mudahan 2026 kami bisa ikut terlibat dalam pelaksanaan haji. Terima kasih, Kanda’,” kata Ichsan, membacakan isi pesan.
Oknum itu kemudian mendaftarkan perusahaannya melalui syarikah yang dibawanya. Namun, hingga tahap akhir seleksi, perusahaan tersebut tidak lolos.
“Setelah itu, dia datang ke Kementerian bukan sendiri, tapi membawa massa. Menyebarkan narasi seolah ada monopoli dan korupsi,” jelas Ichsan.
Ironisnya, istilah “mafia haji” yang digunakan Kemenhaj untuk menandai praktik kartel, justru diarahkan balik kepada internal kementerian.
“Kita yang berjuang melawan kartel, malah dituding mafia,” ujarnya.
Ichsan menegaskan, upaya bersih-bersih ini tak bisa dilakukan sendiri. Ia mengajak masyarakat untuk mengawal dan mendoakan agar reformasi penyelenggaraan haji berjalan konsisten.
“Mohon doa dan dukungan. Semoga Kementerian Haji dan Umrah bisa terus berbenah dan bekerja lebih baik,” pungkasnya. [a46]
Jadilah yang pertama berkomentar di sini